Home Politik DPP Kembali Tunda Musda Partai Golkar Jateng

DPP Kembali Tunda Musda Partai Golkar Jateng

Semarang, Gatra.com - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Tengah untuk kesekian kalinya ditunda, tanpa ada batas waktu.

Sebelumnya, pelaksanaan musda dijadwalkan pada 15 Februari 2020, tapi ditunda pada 19 Februari, kemudian ditunda lagi pada 4 Maret, dan ternyata ditunda lagi.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Saleh, menyatakan penundaan dilakukan oleh DPP Partai Golkar.

“Sedianya musda akan digelar di Hotel Semesta Semarang pada 4-5 Maret 2020, tapi oleh DPP secara lisan ditunda, surat resemi penundaan direncanakan Senin hari ini (2/3),” katanya kepada wartawan di Semarang, Senin (2/3).

Lebih lanjut, Saleh, menyatakan penundaan pelaksanaan Musda Partai Golkar Jateng oleh DPP Partai Golkar sudah dilakukan beberapa kali.

“Sampai kapan penundaan pelaksanaan musda kami belum tahu,” ujarnya.

Mengenai alasan penundaan, Saleh yang juga bendahara DPD I Partai Golkar Jateng, menyatakan belum mengetahui secara pasti karena belum menerima surat dari DPP.

Meski belum mengetahui alasan pasti dari DPP, lanjutnya, DPD I Partai Golkar mematahui keputusan penundaan tersebut.

“Setelah menerima surat resmi dari DPP, kami baru mengetahui alasan penundaan,” ucapnya.

Menurut Saleh, agenda musda antara lain laporan pertanggungjawaban pengurus lama, memilih ketua DPD I Partai Golkar, serta program kerja pengurus baru.

Untuk bakal calon ketua DPD I Partai Golkar telah muncul tiga nama yakni anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto, Bupati Batang Wihaji, dan Bupati Karanganyar Yuliyatmono.

“Namun yang sudah mendaftar resmi dua nama yaki Panggah dan Wihaji, sedangkan Yuliyatmono belum,” ujar Saleh.

Nama incumbent atau petahana Ketua DPD I Partai Golkar Wisnu Suhardono, lanjut Saleh, sebenarnya masih didukung 35 DPD II Partai Golkar kabupaten/kota.

Namun, karena Wisnu sudah menjabat dua periode, maka untuk bisa dipilih lagi harus mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar.

“Pak Wisnu sampai sekarang tidak ingin meminta rekomendasi dari DPP,” ucapnya.

354