Jakarta, Gatra.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi pembahasan khusus dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) I Tahun 2020 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Sabtu (29/2), menyampaikan, pemindahan ibu kota menjadi pembahasan khusus sehingga Rapimpov yang akan berlangsung di Jakarta, Kamis (5/3), bertema "Mengembangkan Potensi Ekonomi Baru di Provinsi DKI Jakarta Pasca-Perpindahan Ibu Kota Negara".

"Subtemanya 'KADIN bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bersinergi Mewujudkan Jakarta Sebagai Pusat Bisnis, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata'," katanya.

Diana menjelaskan, pemilihan tema ini tidak lepas dari dinamika bahwa Pemerintah Pusat menargetkan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota diterbitkan pada Juni 2020.

Dampak pemindahan ibu kota perlu diantisipasi KADIN Provinsi DKI Jakarta dengan program kerja yang tepat, agar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selama ini mendukung kegiatan kantor-kantor kementerian atau badan atau lembaga negara, tetap eksis atau ikut pindah ke ibu kota baru.

"Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak kepada suplai barang, jasa, dan tenaga kerja ke Jakarta," kata Diana.

Para pakar ekonomi memperkirakan sekitar 24% kegiatan ekonomi yang selama ini pendukung kegiatan lembaga legislatif, kementerian atau lembaga dan TNI-Polri akan terdampak. Bila jumlah usaha di DKI saat ini sekitar 1,24 juta sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), maka sekitar 300.000 atau 24% usaha penunjang yang akan terkena dampak pemindahan ibu kota ke Kaltim.

Untuk membahas tema soal kondisi tersebut, Rapimprov I KADIN DKI Jakarta menghadirkan 3 pembicara yakni Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono; Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik; dan Pengamat Ekonomi Aviliani.

"Hasilnya akan dirumuskan sebagai rekomendasi KADIN DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat," katanya.

Selain itu, hasil tersebut juga sekaligus untuk bahan menetapkan kebijakan organisasi dan program kerja tahun 2020 yang pertimbangan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan di bidang perekonomian, mendukung rencana Program Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Rapimprov I Tahun 2020 KADIN DKI Jakarta ini rencananya akan dihadiri oleh 300-350 orang yang terdiri dari Ppeserta, peninjau, undangan dan kepanitiaan," ujarnya.

Pelaksanaan Rapimprov I Tahun 2020 yang bakal dihelat di Hotel Bidakara, Jakarta, ini merupakan pelaksanaan Anggaran Dasar (AD) KADIN untuk merumuskan dan menetapkan Kebijakan Organisasi, menetapkan Program Kerja dan Pengesahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Organisasi Tahun Anggaran 2020, sebagai penjabaran hasil Musyawarah Provinsi XIII Tahun 2019 KADIN DKI Jakarta.

Sedangkan untuk perekonomian DKI Jakarta pada 2020, Diana memprediksi akan meningkat sekitar 5,8-6,0%. Konsumsi rumah tangga (RT) akan membaik di angka 5,8-6,2%, sementara konsumsi pemerintah sebesar 16,4-16,8%. Adapun untuk ekspor luar negeri akan berada dalam pertumbuhan 4,2- 4,6% dan impor luar negeri mencapai 10,0-10,5%. Investasi DKI Jakarta diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,2%.

"Tingginya pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2020 akan disumbang oleh pertumbuhan ekspor sekitar 42,00%, khususnya pada ekspor antardaerah, di tengah menurunnya kinerja ekspor luar negeri," kata Diana.