_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pati, Gatra.com - Sebanyak ratusan jemaah umrah asal Kabupaten Pati, ditunda keberangkatannya untuk beribadah ke tanah suci. Hal ini adalah buntut dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19), yaitu dengan cara melakukan pembatasan jemaah umrah.
Ketua Dewan Pengurus Derah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI (Amphuri) Jateng-DIY, Endro Dwi Cahyono mengatakan, setiap bulannya di Jawa Tengah ada sebanyak 10.000 jemaah umrah, 600 di antaranya berasal dari Kabupaten Pati.
"Dampak penghentian sementara ini, telah berlangsung sejak Kamis (27/2) kemarin. Itu dilakukan dengan tak bisanya mengurus visa. Bahkan bagi yang visanya telah terdaftar pun kemudian dihapus dari sistem, sehingga tetap tidak bisa digunakan," ujarnya melalui sambungan telepon seluler.
Ia menjelaskan, pada Kamis (27/2) pagi ada sejumlah jemaah umrah yang diberangkatkan ke tanah suci. Meski begitu, banyak jemaah yang tidak bisa memasuki negara tujuan karena kebijakan tersebut.
"Namun banyak yang tetap tidak masuk ke Arab Saudi. Mereka hanya transit di Singapura, Istanbul, Abu Dhabi. Itupun dimungkinkan akan kembali ke tanah air lagi," bebernya saat berada di Jakarta.
Pria yang diketahui sebagai Direktur Utama Agen Perjalanan Umrah, Dewangga Lil Hajj Wal Umroh ini menambahkan, kebijakan pemerintah Arab Saudi ini turut berimbas kepada para agen perjalanan umrah.
"Para agen perjalanan umrah jelas terdampak. Biaya akomodasi jemaah, seperti tiket pesawat, hotel dan keperluan lainnya telah lunas dibayarkan satu setengah bulan sebelum para jemaah diberangkatkan," ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk menanggulangi kerugian yang lebih besar dari penjadwalan ulang, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak penerbangan dan hotel yang ada di Arab Saudi.
"Harapannya tidak ada tambahan biaya untuk penjadwalan ulang. Kami harap penerbangan maupun hotel mengerti adanya kebijakan ini," terangnya.
Langkah lain, adalah berkomunikasi dengan Kemenag agar dapat mengkoordinasi pemerintah Arab Saudi. Tujuannya, agar Indonesia dicabut dari negara yang izin masuk ke Arab Saudi ditangguhkan, di antara puluhan negara lain.
