_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di dalam negeri kembali dikritisi, mengingat terjadinya kasus limbah radioaktif yang ditemukan di Serpong, beberapa waktu yang lalu.
Pengamat Energi, Faby Tumiwa mengatakan, rencana pembangunan PLTN harus dikaji ulang karena adanya kegagalan safety culture dalam kasus tersebut.
Selain itu, yang menjadi fokus Faby, apakah saat iji pembangunan PLTN menjadi urgensi untuk memenuhi kebutuhan energi. Padahal, dalam kebijakan energi Nasional, PLTN menjadi pilihan terakhir. Sebenarnya, masih ada sumber energi terbarukan lain yang bisa dikembangkan di Indonesia dengan resiko yang lebih rendah.
"Jadi sebenarnya, alasan PLTN menjadi pilihan terakhir, karena sumber energi yang diluar nuklir masih melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kedua, pemanfaatan sumberdaya non nuklir itu lebih bebas resiko, resikonya rendah. Serta, secara keekonomian jauh lebih baik dari PLTN," kata Faby saat hadir dalam diskusi 'Kebocoran Radiasi Nuklir di Serpong, Masihkan akan Bangun PLTN di Indonesia?" di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Faby melanjutkan, jika selama ini pemerintah menggembar-gemborkan terkait tingkat kecelakaan PLTN menjadi yang paling rendah. Hal itu karena prosedur PLTN memang sejatinya dibuat agar tidak boleh ada kecelakaan atau fault proof.
"PLTN itu harus zero accident. Karena itu kenapa ada prosedur yang sangat rigid, yang sangat ketat, untuk sebuah negara bisa bangun PLTN. Lalu, kenapa biaya investasi menjadi sangat mahal? Karena untuk menghindari dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan tadi," ucap Faby.
Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dwi Hary Soeryadi, juga menjelaskan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga nuklir. Indonesia bisa belajar kepada negara-negara yang mampu memaksimalkan nuklir seperti Prancis. PLTN harus memiliki SOP yang tepat agar tidak terjadi accident dalam pelaksanaannya.
"Jadi, bukannya menentang adanya PLTN, tapi kesiapan pengawasan dan pembinaan serta prosedur itu sangat penting sehingga, zero accident. Makanya PLTN menjadi prioritas atau pilihan terakhir, dan mendahulukan sumber energi terbarukan," pungkasnya.
