_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Bandung Barat, Gatra.com - Sebanyak 14.000 kuota peserta Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin atau penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum terpenuhi. Padahal, Pemda Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 24 miliar untuk mengcover 80.772 peserta PBI.
Kepala BPJS Kabupaten Bandung Barat, Belza Rizki Ananta mengatakan dari total kuota peserta PBI sebanyak 80.772 orang, hingga akhir Januari 2020 baru terisi sebanyak 66.000 orang. Jadi, sebanyak 14.000 belum terisi.
"Dari 80.772 kuota PBI, sampai Januari 2020 baru terisi 66.000 orang. Masih belum tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan 14.000 lagi . Padahal alokasi dananya sudah ada," kata Ananta saat ditemui Gatra.com di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, KBB, Rabu (26/2).
Ananta mendorong Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan KBB untuk mempercepat penyerahan data masyarakat miskin yang akan dimasukkan kedalam kuota tersebut. Pasalnya, instansi yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap peserta PBI adalah Dinas Sosial.
"Kami intens koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Supaya kuota segera terpenuhi. Karena proses verifikasi dan validasi untuk menetapkan penduduk yang masuk kriteria itu ada di mereka," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cimahi, Sri Wahyuningsih menambahkan, dari sekitar 1,6 juta penduduk Bandung Barat, yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan baru 76 persen atau sekitar 1,2 juta jiwa. Itu berarti, sekitar 300.000 jiwa belum terdaftar.
Jumlah tersebut tentu masih jauh dari target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang mewajibkan sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk di satu wilayah terdaftar menjadi peserta JKN.
Jika dibanding Kota Cimahi, Bandung Barat boleh dibilang masih lambat. Pasalnya, dari 550 ribu jumlah penduduk Cimahi, sebanyak 91 persen telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Untuk mencapai target UHC, Pemkot Cimahi hanya butuh sekitar 4 persen lagi. Pencapaian UHC untuk Kota Cimahi ditargetkan pada tahun 2020 ini.
"Kota Cimahi komitmen tahun ini. Ketika sudah mempunyai jaminan sosial, masyarakat tentu tidak khawatir lagi ketika mereka sakit," pungkasnya.
Di tempat sama, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, di bawah kepemimpinannya alokasi anggaran kesehatan bagi warga miskin setiap tahun akan ditingkatkan.
Melihat kemampuan anggaran, pemerintah daerah tahun ini menggelontorkan anggaran Rp24 miliar lebih untuk mengcover iuran BPJS Kesehatan bagi 80.732 warga kurang mampu.
"Anggaran yang dimiliki memang harus terbagi pada pembangunan bidang lain seperti insfrastruktur, tetapi saya berkomitmen setiap tahun jumlah yang tercover terus meningkat untuk mencapai suksesnya program UHC," tandas Aa.
