Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Perpustakaan diisi oleh Pustakawan yang kompeten. Artinya, kata Tito, selain memiliki kemampuan teknis, juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola perpustakaan. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, (25/2). 

"Kita melihat dari data yang ada, jumlah pustakawan kalau kita bicara personel, itu baru lebih kurang 12.301. Ini yang memiliki kemampuan teknis. Ini jelas sangat kurang, sementara jumlah perpustakaan 164.610. Artinya diisi orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak mengerti tentang perpustakaan. Akhirnya apa? Kalau ditangani oleh orang yang tidak berkompeten, bagaimana untuk mengelola perpustakaannya," ujarnya. 

Tak hanya itu, dia juga meminta seluruh Pemda untuk segera membentuk dinas perpustakaannya sendiri. Hal ini agar kelembagaan perpustakaan dapat diperkuat dengan kiprah yang semakin berkembang.

"Betul di 34 Provinsi sudah membentuk dinas perpustakaan, ada yang masih digabung dengan dinas yang lain, di 514 Kabupaten/Kota, 491-nya sudah membentuk dinas kelembagaan, yang membangun dinas perpustakaan sendiri hanya 33, sementara 458-nya digabung dengan yang lain. Kalau digabung dengan yang lain (dinas lain) artinya nggak fokus, kemudian anggarannya pasti dibagi dengan dinas induknya," jelas Tito. 

Sementara itu, di tingkat kecamatan, dia menilai bahwa keberadaan perpustakaan masih minim. Oleh karenanya, dia menilai butuh dorongan Pemerintah dan Pemda di tingkat atasnya untuk membentuk perpustakaan.

Dari 7.094 kecamatan, 1.685 atau 23%-nya sudah ada perpustakaan. "Kita belum lihat kualitas ya, ini baru kuantitas. Artinya masih banyak sekali yaitu lebih dari 5.000 kecamatan yang tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh Pemerintah," paparnya. 

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa di tingkat Desa, dari 83.481, ada 33.929 atau 44% desa memiliki tempat untuk membaca. Sementara, 56% sisanya masih belum memiliki tempat membaca seperti taman bacaan maupun perpustakaan. 

Untuk itu, Tito menegaskan pihaknya akan terus mendorong keberadaan dinas perpustakaan di daerah guna menghadirkan akses bacaan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

"Saya selaku Mendagri ini pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan yang wajib dilaksanakan Pemda. Meskipun wajib bukan pelayanan dasar, tapi adalah wajib dalam ilmu pemerintahan," ungkapnya.