Mahathir Mohamad mengumumkan mundur dari jabatan Perdana Menteri Malaysia. Parlemen dan kabinet guncang, terancam bubar. Spekulasi soal kekuatan koalisi baru mengemuka.

Mahathir Mohamad (94 tahun) mendadak menyatakan mundur dari kursi Perdana Menteri Malaysia, pada Senin, 24 Februari lalu. Tak lama kemudian, perdana menteri terlama di negeri jiran itu mundur pula dari posisi ketua partainya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM/Bersatu). 

Belakangan, sekitar selusin anggota parlemen dari koalisi Pakatan Harapan (PH) juga menyatakan mundur. Alhasil, kursi koalisi yang tadinya mayoritas di parlemen pun otomatis berkurang. PPBM, yang memiliki 26 anggota dewan, juga telah mengumumkan mundur dari koalisi PH.

Sementara itu, 11 anggota dewan dari partai Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat (PKR), juga menyatakan mundur dari partai dan membentuk blok independen. Para anggota parlemen yang mundur, berasal dari sejumlah faksi pesaing Anwar. Mereka dipimpin oleh Wakil Presiden PKR, Azmin Ali, dan Menteri Ekonomi serta Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal, Zuraida Kamaruddin.

Kepergian sejumlah anggota parlemen ini, telah membuat PH kekurangan kursi mayoritas di parlemen. Hal ini juga mengindikasikan pemerintahan saat ini tidak berjalan efektif dan dinilai menuju keruntuhan. Sejumlah sumber mengatakan kepada The Straits Times bahwa kemunduran mengejutkan Mahathir kemungkinan besar akan diikuti oleh deklarasi dukungan kepadanya untuk terus berkuasa sampai akhir masa jabatan parlemen saat ini.

Malay Mail melaporkan, Mahathir dipanggil untuk bertemu Raja Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) pada pukul lima sore, Senin itu. Raja telah menerima pengunduran diri Mahathir.

“Meski demikian, Yang Mulia telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk Mahathir Mohamad sebagai pejabat sementara PM, selagi belum ada penunjukan PM baru. Sampai saat itu, ia akan mengurus negara sampai PM dan kabinet baru nanti terbentuk,” kata Kepala Sekretaris Pemerintah, Mohd Zuki Ali, seperti dikutip dari Reuters. Zuki memaparkan, raja juga memberi izin kepada Mahathir untuk membubarkan kabinetnya ini. 

Menurut Jaksa Agung, Tommy Thomas, sistem tata negara Malaysia tidak mengatur batasan waktu pejabat sementara perdana menteri. “Orang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara malah bisa pula menetapkan menteri-menteri untuk kabinetnya,” ujar Tommy kepada The Malaysian Insight.

***

Ada spekulasi bahwa pengunduran diri Mahathir yang mengejutkan ini, merupakan langkah taktis agar serah terima posisi PM dari Mahathir kepada Anwar Ibrahim tak jadi terlaksana. Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan transisi PH, menetapkan Anwar akan menggantikan Mahathir sebagai PM sebelum pemilu 2023.

Indikasinya, antara lain keputusan pengunduran diri terjadi satu hari setelah marak spekulasi bahwa Mahathir akan memimpin Bersatu keluar dari koalisi petahana, PH. Kabarnya, Bersatu akan membentuk pemerintahan baru bersama United Malays National Organisation (UMNO), Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan partai-partai lain.

Mahathir adalah PM Malaysia keempat pada periode 1981–2003, saat tergabung dalam UMNO. Ia keluar dari UMNO pada 2016, lalu membentuk Bersatu pada tahun yang sama. Saat itu, ia langsung diangkat menjadi pimpinannya. 

Mahathir memimpin koalisi PH pada kemenangan yang mengejutkan saat pemilu Mei 2018. Dengan demikian, pihaknya mematahkan dominasi 60 tahun kepemimpinan Barisan Nasional sejak awal Malaysia merdeka.

Berdasarkan kesepakatan internal di koalisi PH, Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden PKR, akan menjabat sebagai perdana menteri berikutnya, menggantikan Mahathir.

Usai surat pengunduran diri Mahathir dipublikasikan pada Senin pagi, Anwar dan Wakil PM—yang juga istrinya—Wan Azizah Wan Ismail, bertemu dengan Mahathir.

Anwar menyatakan kepada awak media, ia tak akan tunduk pada kelompok yang ia sebut telah mengkhianati kepercayaan rakyat. “Saya puas dengan keputusan [Dr. Mahathir] ini, yang menyatakan kita perlu memprioritaskan prinsip-prinsip kita,” ucap Anwar. 

Mahathir berulang kali menyatakan, dirinya akan menghormati kesepakatan dan siap menyerahkan jabatan PM pada Anwar. Meski tak pernah ada detail kapan serah terima jabatan itu akan berlangsung.

Sumber lain dari PH mengatakan, Istana telah mendapat informasi terkait deklarasi dukungan terhadap Mahathir pada Minggu malam. Kelompok pendukung tersebut berencana membentuk koalisi baru yang kemungkinan akan dinamakan Perikatan Nasional. 

Konon, Mahathir dikabarkan berencana menggantikan kepemimpinan Malaysia dengan koalisi yang lebih luas. Koalisi baru akan membutuhkan setidaknya 112 anggota dewan dari 222 kursi di parlemen, agar berhak membentuk pemerintahan baru.

Baik UMNO maupun PAS, telah menyatakan dukungannya agar Mahathir tetap menjabat PM. Mereka menolak suara dari pendukung Anwar yang menyatakan agar semua pihak membuka jalan untuk Anwar menjadi PM berikutnya. 

Masih tak jelas apakah pengunduran diri ini menandai akhir dari langkah Mahathir sebagai politisi senior. Mengingat setidaknya ada tiga partai politik dalam koalisi yang memintanya untuk tetap menjabat. Bahkan beberapa pihak oposisi juga bersedia mendukung karir politiknya.

Anwar tidak memberikan pernyataan soal apakah ia akan mencoba memimpin pemerintahan. Ia hanya mengatakan, ia akan bertemu dengan raja untuk menyampaikan pandangan serta meminta masukan demi kepentingan negara.

Flora Libra Yanti