Bandung Barat, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), baik eksekutif maupun legislatif memberi sinyal bakal memanggil PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pasca penggusuran 10 rumah warga di Kampung Neglajaya, RT 02 RW 12, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Senin (24/2) kemarin, dan di Kampung Hegarmanah, RT 02 RW 04, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Jumat (21/2) lalu.

 

Hal tersebut dilakukan, untuk meminta kejelasan terkait prosedur eksekusi lahan serta mekanisme penetapan ganti rugi tanah masyarakat yang terkena trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya warga menganggap penggusuran tersebut cacat hukum dan tidak menerapkan prosedur yang jelas. 

 

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan sebelum memanggil PT PSBI, ia akan menanyakan dulu detail persoalan tersebut kepada 10 kepala keluarga (KK) yang tergusur. Aa Umbara bakal mengkonfirmasi kebenaran kabar bahwa warga yang tergusur benar-benar belum mendapat ganti rugi.

 

"Kalau tidak ada perjanjian, terus belum menerima ganti rugi, saya pasti akan perjuangkan. Untuk masyarakat saya pasti (memperjuangkan) seperti itu," kata Aa Umbara, Selasa (25/2). 

 

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Gusur Paksa 5 Rumah yang Masih Bertahan

 

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Koswara Suzaenal mengaku prihatin terjadinya penggusuran tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi I bakal memanggil PT PSBI selaku perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

 

"Kita sangat prihatin dengan adanya kejadian kemarin. Karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Apalagi tidak ada surat surat dan perintah eksekusi dari pengadilan," paparnya saat ditemui Gatra.com, Selasa (25/2).

 

Menurut Koswara, tujuan proyek kereta cepat adalah menyejahterakan masyarakat. Maka, dalam pelaksanaan harus menguntungkan masyarakat, jangan malah jadi merugikan.

 

Politisi Partai Demokrat itu yakin, jika masyarakat diajak bicara baik-baik, tentu mereka akan mendukung proyek tersebut. Apalagi mereka tahu, pembangunan itu berstatus proyek strategis nasional. 

 

"Kita akan melakukan pendekatan kedua belah pihak agar terjalin keuntungan antara keduanya. Kan tujuan proyek itu untuk meningkatkan kesejahteraan," pungkasnya.