_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Semarang, Gatra.com - Pemerintah Daerah didorong untuk mengoptimalkan pembangunan berbagai sektor, terutama infrastruktur. Jika terkendala dengan anggaran, creative finance dapat ditempuh untuk membiayai proyek tersebut.
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Farid Arif Wibowo mengatakan, creative finance perlu didorong untuk mengoptimakan pembangunan. Creative finance merupakan skema pembiayaan alternatif yang bisa ditempuh oleh pemerintah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Saat ini APBN dan APBD hanya 41 persen dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2020-2024 yang mencapai Rp 6.445 triliun. Jadi sisanya, perlu pembiayaan kreatif, tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD," katanya pada acara Seminar Percepatan Infrastruktur Semarang: Menyusun Strategi Pembiayaan, Senin (24/2).
Kemenkeu mendorong supaya pemerintah daerah lebih terbuka perihal instrumen pembiayaan kreatif.
"Pusat sudah punya instrumen pembiayaan termasuk KPBU dan kami mendorong pemda untuk memanfaatkan. Kami menunggu pemda menawarkan rencana proyek, jika layak pasti akan dibiayai," tuturnya.
Terkait KPBU pemerintah pusat sudah memberikan dukungan untuk mendukung pengembangannya. Dari sisi Kemenkeu, otoritas fiskal telah menyediakan fasilitas dalam melaksanakan persiapan proyek.
Saat ini, Project Development Facility (PDF) disediakan untuk beberapa proyek percontohan, di sektor-sektor prioritas tertentu.
"PDF adalah backbone bagi pemerintah dalam penataan proyek, terutama dalam mengoordinasikan dukungan pemerintah. Lembaga dan institusi internasional terlibat dalam persiapan proyek dan penasehat transaksi," imbuh Farid.
Tercatat untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan ekonomi, Pemerintah Kota Semarang membutuhkan anggaran senilai Rp52 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Total anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, kawasan terintegrasi di pusat kota, area pengelolaan sampah, dan pemberdayaan wilayah pesisir.
Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang, Widoyono mengungkapkan, jika merujuk ke Perpers No.79/2019, ada beberapa proyek yang akan dibangun dengan skema pembiayaan KPBU.
"Ada proyek underground Simpang Lima, terus ada pengembangan Light Rail Transit perkotaan, expo center, dan lainnya," katanya.
Selain itu, proyek lain yang akan dibiayai dengan skema KPBU ini di antaranya pembangunan outer ring road Kendal - Semarang, pembangunan BRT Didicated Lane, hingga rel kereta Tanjung Emas - Kendal Sea Port.
Diketahui, proyek - proyek ini merupakan bagian dari strategi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Apalagi, Semarang juga menjadi salah satu motor pertumbuhan di Jawa Tengah yang sampai 2023 ditargetkan tumbuh 7 persen.
Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Jateng, Bernadus Arwin menambahkan, terkait itu pelibatan swasta menjadi cukup penting untuk mendukung pembangunan tersebut.
"Prospek investasi di Jateng cukup bagus dan selama ini peran swasta cukup signifikan dalam menopang pembangunan tersebut," ucapnya.
