_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan daerah tertinggal boleh merekrut tenaga honorer untuk mempercepat reformasi birokrasi. Indonesia masih membutuhkan 1,2 juta guru dan 600 ribu tenaga medis, serta tiga penyuluh di tiap desa.
"Tahun ini dari empat juta pendaftar ujian aparatur sipil negara (ASN), 3,3 juta lolos tes. Namun karena kita memprioritaskan tenaga non-administrasi, saat ini baru 150 ribu yang sudah diterima. Peningkatan alokasi disesuaikan dengan anggaran," kata Tjahjo di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Senin (24/2).
Hal itu disampaikan Tjahjo saat berbicara di forum penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari kajian sejumlah kementerian, Indonesia membutuhkan 1,2 juta guru, 600.000 tenaga medis, dan tiga penyuluh di tiap desa.
"Karena keterbatasan anggaran, untuk menyediakan kebutuhan 1,2 juta tenaga pengajar kami membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun. Saat ini kami juga sedang melakukan penataan dan pengkajian tentang guru honorer," ujarnya.
Melihat kondisi itu, Tjahjo mempersilakan daerah-daerah yang kekurangan ASN merekrut tenaga honorer, seperti di Papua. Menurutnya, tahun lalu Papua menerima sekitar 2.000 tenaga kesehatan dan pengajar. Mereka ditempatkan di pedalaman karena petugas sebelumnya melarikan diri lantaran tidak kuat dengan kondisi geografi setempat.
"Khusus Papua kami juga memberi prioritas tahun ini 80 persen calon tenaga ASN dari putra-putri lokal. Sisanya bisa diambilkan dari berbagai wilayah, terutama untuk tenaga ahli," lanjutnya.
Langkah merekrut honorer ini untuk mempercepat reformasi birokrasi sesuai pencanangan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada peningkatan layanan masyarakat, percepatan izin, dan peningkatan sumber daya manusia pembangunan daerah.
"Mulai tahun ini, kami pastikan jika calon ASN yang terpapar radikalisme-terorisme, baik langsung maupun di media sosial, dan narkotika, akan langsung diberhentikan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meraih predikat AA untuk SAKIP. Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulonprogo juga meraih predikat A.
"Ini bukti kerja keras pemda dengan memangkas 1.600 kegiatan dan ratusan program selama lima tahun terakhir. Tahun ini ada 300 kegiatan dicoret agar lebih fokus pemberian layanan kepada masyarakat," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sultan menyatakan, meski mampu mempertahankan predikat AA, ia ingin tahu lebih lanjut soal nilai DIY. Tahun lalu, DIY mampu meraih predikat AA dengan nilai 9,2.
"Jika mampu mempertahankan predikat seperti tahun lalu namun nilainya sama atau turun, maka itu belum memenuhi kriteria. Kita harapkan predikat AA tahun ini bisa memiliki nilai 9,3 atau di atasnya," katanya.
