Jakarta, Gatra.com - Meski di beberapa rilis survei elektabilitas Calon Presiden (Capres) 2024 nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terbukti masih menjadi pilihan teratas publik, pihak Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak akan memanfaatkannya untuk mendorong Jokowi mejadi presiden lagi.
Diungkapkan Kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, meski elektabilitas Jokowi selalu menjadi nomor satu dibeberapa tempat survei, namun pihaknya tidak terpikir untuk mengajukan Undang-undang Pemilu yang dapat memungkinkan Jokowi untuk kembali maju sebagai Capres ke tiga kalinya.
"Ya tidak lah [Mengajukan Revisi UU Pemilu]. Artinya begini, kalau dalam pemilu kita kan sudah jelas ya, jabatan masa presiden dibatasi dua periode," kata Masinton saat ditemui di kegiatan rilis survei Indo Barometer, di Kawasan Senayan, Ahad (23/2).
Ketimbang mendorong revisi UU Pemilu, Pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan PDIP akan mendorong kader-kader potensial pada kontestasi pemilu dan pemilihan presiden 2024 mendatang.
Sebelumnya, dalam risil Indo Barometer, PDIP memunculkan 4 nama potensial dari 22 nama Calon Presiden untuk tahun 2024 mendatang. Nama tersebut adalah Puan Maharani, Ananda Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Tri Rismaharini.
"PDiP selalu menyiapkan kader-kadernya, untuk menjadi pemimpin, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dan kami berterima kasih, selain Pak Jokowi, ada empat kader yang namanya muncul di dalam hasil survei. Dua di tingkat daerah dan dua di tingkat pusat," Jelas Masinton.
Namun, meskipun begitu Masinton mengingatkan Partainya untuk tidak cepat puas. Apalagi, kontestasi pileg dan pilpres masih sangat lama, sehingga masih akan ada dinamika yang terjadi disepanjang jalan.
"Ya pemilunya kan masih panjang. Pilpresnya kan masih 2024, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah tentu bagi kami, tugas utama bagi parpol, ya terus bekerja untuk rakyat. Kemudian, kader-kader yamg dipercaya baik di legislatif, daerah, maupun pusat, serta di eksekutif, daerah maupun pusat, ya bekerja untuk kepentingan rakyat tadi dan menyatu dengan masyarakat," ungkapnya.