Mamuju, Gatra.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim marah besar ke pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan, Dinsos dan Dinkes Sulbar, Kamis (20/2). Kemarahan Abdul Rahim tersebut merupakan buntut ditahannya salah satu pasien di Rumah Sakit Regional Sulbar.

Saat berdialog dengan pihak terkait dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra Mamuju, Abdul Rahim mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah berupaya hingga utang untuk membangun rumah sakit yang modern dan besar, seperti Rumah Sakit Umum Regional Sulbar. Namun, hingga saat ini pengelolaannya dinilai belum membanggakan.

"Saya ketua Pansus Pembangunan Rumah Sakit Regional Sulbar. Bahkan Pemprov Sulbar berutang untuk membangun rumah sakit tersebut. Tapi pengelolaannya belum membanggakan," ujar Abdul Rahim.

Dia menambahkan, mahasiswa tidak mungkin melakukan demo jika pelayanan di rumah sakit tersebut sudah baik. Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak rumah sakit untuk bekerja dengan benar serta sepenuh hati dan perasaan.

Ia juga mengatakan, sebagian masyarakat Sulbar masuk kategori miskin. Dia mewanti-wanti agar pelayanan tidak dilakukan sembarangan dan main-main.

"Tolong BPJS kerja yang benar. Kalau tidak, kamu diusir dari Sulbar. Tolong HMI dan siapa pun kawal ini BPJS. Pemprov Sulbar akan rekomendasikan ke DPR RI dan ke Presiden untuk membubarkan jika pihak BPJS Sulbar tidak bisa berbenah," tegas Rahim.

Abdul Rahim juga menyoroti pelayanan di Rumah Sakit Regional Sulbar. Dirinya mengaku di sana melihat kurang maksimalnya pelayanan. Hal itu terlihat dari banyaknya antrean pasien yang menumpuk sementara masih terdapat loket pelayanan yang kosong.

"Rumah sakit juga harus berbenah. Tadi saya ke sana ada loket kosong. Kenapa itu tidak difungsikan? Banyak pasien menumpuk di sana. Itu belum lagi saya masuk ke kamar perawatan," kesal Rahim.

Sebagai Ketua Pansus Pembangunan, Rahim merasa menyesal karena membangun rumah sakit yang cukup megah namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang prima dari pihak manajemen rumah sakit.

Politisi partai Nasdem ini meminta kepada komisi IV untuk menyikapi secara serius masalah ini dan menyarankan untuk mengundang pihak terkait. Untuk pendataan warga miskin, dia meminta pihak terkait untuk didata dengan baik sehingga tidak muncul masalah lagi.