Magelang, Gatra.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang menginisiasi pembentukan desa anti politik uang. Membangun kesadaran masyarakat berdemokrasi dimulai dari tingkat keluarga.

Ketua Bawaslu Magelang, M Habib Shaleh mengatakan, saat ini sudah terbentuk 3 desa pengawasan dan 8 desa anti politik uang (APU). Jumlah itu melebihi jumlah target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing 3 desa pengawasan dan anti politik uang.

“Di Jateng saat ini ada lebih dari 300 desa anti politik uang. Dan itu ide awalnya dari Kabupaten Magelang,” kata Habib Shaleh, saat membuka kegiatan Rapat Bersama Mitra Kerja Bawaslu Magelang, Rabu (19/2).

Menurut Habib, masyarakat perlu mendapat edukasi tentang pentingnya menjalankan proses pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil. Edukasi utamanya menyasar kaum ibu, milenial, dan pegiat sosial media.

Kaum ibu efektif memberikan pemahaman anti politik uang kepada anggota keluarga. Sedangkan generasi milenial diharapkan mempu menangkal berita hoaks karena aktif menggunakan sosial media.

“Ini peran pendidikan politik Bawaslu di luar masa pemilu. Bawaslu menggunakan pendekatan keluarga untuk memperkuat peran masyarakat dalam pendidikan politik,” ujar Habib.

Selama pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019, Bawaslu Magelang melakukan 1.122 pencegahan pelanggaran. Terdiri dari 615 pencegahan pelanggaran di luar kampanye dan 507 pencegahan selama masa kampanye.

“Dari penindakan, ada 17 kasus pelanggaran yang kami tangani. Yakni 5 pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, 10 tindak pidana pemilu dan 2 kasus tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat formil maupun materiil," jelasnya. 

Bawaslu juga menertibkan 66.928 alat peraga kampanye selama pelaksanaan Pemilu November 2018 hingga April 2019. Melalui pengawasan partisipatif warga diharapkan kualitas pemilu ke depan akan terus mengalami penyempurnaan.

Rapat Bersama Mitra Kerja Bawaslu Magelang dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan yang beranggotakan camat, kepala kepolisian sektor (polsek), dan komandan rayon militer (koramil).