Jakarta, Gatra.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat informasi bahwa WNI yang bekerja sebagai kru di kapal pesiar Diamond Princess, yang positif terjangkit virus Corona, bertambah menjadi 4 orang.
"Untuk itu KBRI Tokyo sudah mengirimkan tim perlindungan WNI untuk pergi ke dua rumah sakit di mana empat kru tersebut dirawat dan informasi yang kami terima, keempat kru tersebut dalam kondisi stabil," kata Judha di gelaran diskusi media, Jakarta Selatan (19/2).
Kemarin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi memastikan bahwa ada tiga warga negara Indonesia (WNI) yang tercatat berada di kapal pesiar Diamond Princess dan positif terjangkit virus Corona.
Retno mengungkapkan, bahwa dari ketiga orang tersebut, dua di antaranya terkonfirmasi menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Chiba, Jepang. Sedangkan seorang lainnya belum diketahui rumah sakit yang merawatnya.
"Berdasarkan komunikasi terakhir dengan duta besar Jepang, diperoleh informasi bahwa 3 dari 78 warga negara Indonesia (WNI) dinyatakan terkonfirmasi (virus corona),"kata Retno di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Selasa (18/2).
Kapal pesiar Diamond Princess ditumpangi oleh 3711 orang yang berasal dari 56 negara. Mereka terdiri atas 2666 orang yang merupakan penumpang. Sedangkan sisanya 1045 orang adalah kru kapal. Dari jumlah tersebut, lanjut Retno, ada 466 penumpang yang terserang virus Corona.
Selanjutnya, KBRI Jepang melakukan konfirmasi ke Kota Chiba untuk memastikan bahwa WNI yang terserang virus Corona mendapat penanganan medis dengan baik dari pihak otoritas Jepang.
"Saya sudah telepon WNI yang jadi kru kapal. Kita sampaikan perhatian besar dari pemerintah. Termasuk pembicaraan dengan otoritas Jepang untuk memberikan pertolongan kepada para kru kapal," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Rento, saat ini juga tengah mempertimbangkan untuk mengevakuasi para WNI yang menjadi penumpang dan kru di kapal tersebut. "Saya sampaikan ada opsi evakuasi dan kita terus-menerus akan melakukan koordinasi dengan otoritas di Jepang maupun dengan perusahaan kapal tersebut," pungkasnya.