Presiden Donald Trump mengajukan proposal baru terkait konflik Palestina-Israel. Yerusalem akan dipecah menjadi ibu kota dua negara. Dianggap terlalu pro-Israel.
Donald Trump mengumumkan rencana pemerintahannya tentang perdamaian Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel, akhir Januari lalu di Gedung Putih. Di sampingnya tampak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
“Visi saya menghadirkan peluang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, solusi dua negara yang realistis yang menyelesaikan risiko kenegaraan Palestina, hingga masalah keamanan Israel,” ujarnya.
Para pemimpin Palestina telah menolak rencana itu bahkan sebelum Trump mengumumkan proposalnya. Mereka juga menolak hadir saat pembacaan proposal tersebut. Palestina menyatakan bahwa proposal itu sangat bias dan pro-Israel.
Al Jazeera melaporkan, Trump menyebut rencananya ini sebagai 'kesempatan bersejarah' bagi Palestina untuk meraih negara merdeka milik mereka sendiri yakni melipatgandakan jumlah area dari yang hari ini mereka kuasai.
Namun, dalam proposal itu, Amerika mengatakan Yerusalem tetap menjadi “ibu kota mutlak” bagi Israel. Selain itu juga menegaskan kedaulatan Israel atas bagian yang mereka kuasai di Tepi Barat. Palestina, Israel menghendaki baik area Yerusalem Timur dan Tepi Barat masuk dalam bagian negara mereka.
“Saya katakan pada Trump dan Netanyahu, Yerusalem tidak untuk diperdagangkan. Semua hak kami tidak untuk diperdagangkan dan tidak bisa ditawar. Kesepakatan kalian itu merupakan suatu konspirasi, dan pasti tidak akan lolos,” Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan dalam pernyataan resminya di stasiun televisi di Ramallah yang terletak di Tepi Barat.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Ahad, 16 Februari lalu, menyerang proposal Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Timur Tengah. “Rencana Amerika Serikat itu tak lebih dari nota kesepakatan antara [PM Israel] Netanyahu dan Trump,” kritik Shtayyeh di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, menurut laporan Associated Press.
Shtayyeh menyatakan, pihaknya berencana untuk menekan Israel lewat sejumlah organisasi internasional. Dia mengacu pada data terbaru yang dikeluarkan PBB tentang hak asasi manusia., bahwa ada lebih dari 100 perusahaan yang didakwa melanggar HAM Palestina selama masa pendudukan Israel di Tepi Barat.
Banyak sekali warga Palestina yang menyuarakan kemarahan mereka lewat media sosial. Mereka mengejek proposal itu dan mengingatkan bahwa kondisi ini bisa memicu terjadinya “pemisahan ras” atas satu negara.
BBC melaporkan, ribuan warga Palestina melakukan demonstrasi menentang proposal ini. Aksi yang berlangsung di Jalur Gaza, Kamis (6/2) itu berlangsung ketika pasukan Israel masih berjaga di sekitar Tepi Barat.
***
Merespon proposal Trump itu, Indonesia bersama Tunisia berhasil mendorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas di New York, 11 Februari lalu.
“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani.
Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sepekan sebelumnya.
Selain Presiden Palestina, hadir pula dalam pertemuan khusus itu Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Nama yang terakhir disebut menegaskan posisi badan dunia tersebut mengenai konflik Israel-Palestina yang berdasarkan two-state solution sesuai dengan berbagai resolusi DK dan Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan itu, Dubes Djani menyampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina. DK PBB berhutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan.
Indonesia konsisten pada penyelesaian two-state solution dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina sehingga berdampak pada upaya mencapai perdamaian.
Djani juga menekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait, seraya menggarisbawahi bahwa apapun solusi praktis dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.
Flora Libra Yanti
Poin-Poin Utama Proposal Trump
Perbatasan
Berdasarkan proposal, Israel akan menguasai “area mayoritas yang luas” dari wilayah yang selama ini dikuasai Israel secara ilegal di Tepi Barat.
Lembah Jordan juga akan menjadi bagian dari kedaulatan Israel. Ini memberikan Israel perbatasan permanen di sebelah timur sepanjang Sungai Jordan.
Jalur Gaza akan terhubung dengan Tepi Barat lewat jalur transportasi super-cepat, yang melintasi atau bisa juga melalui jalur bawah tanah Israel.
Proposal ini juga memberi kemungkinan bagi Israel untuk mengatur ulang posisi perbatasan mereka.
Sejumlah daerah yang disebut “Wilayah Segitiga” yang terdiri atas 10 kota Palestina di area Israel: Kafr Qara, Baha al-Gharbiyye, Umm al Fahm, Qalansawe, Tayibe, Kafr Qasim, Tira, Kafr Bara, dan Jaljulia dimungkinkan untuk dipindah masuk ke wilayah Negara Palestina
Yerusalem
Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Lalu Al Quds menjadi bagian dari Palestina. Trump berencana membangun dinding pemisah menjadi batas negara antara dua ibu kota tersebut.
Ibu kota Palestina nantinya adalah Yerusalem Timur, yang terletak di area yang sebelumnya diputus oleh Israel dengan dinding pemisah. Ini termasuk pula Kafr Aqab, yang ada di bagian timur Shuafat dan Abu Dis.
Negara Demiliterisasi
Proposal ini ingin adanya demiliterisasi di seluruh Palestina. Termasuk pula pasukan Palestina di wilayah Gaza, termasuk Hamas, dan kelompok Islam harus meletakkan senjata mereka.
Keamanan
Israel akan mengontrol keamanan dari semua perbatasan internasional menuju Palestina.
Selain itu juga akan lanjut mengontrol pengawasan atas Palestina yang ada di teritori mereka. Israel akan mengandalkan balon udara, drone, dan perlengkapan udara sejenis itu “untuk menurunkan jejak keamanan yang ditinggalkan Israel” dalam wilayah Negara Palestina.
Pengungsi
Semua pengungsi Palestina atau keturunan mereka tak punya hak untuk kembali masuk ke Israel.
Saat proposal Trump terkait Timur Tengah ini diteken, maka status pengungsi Palestina tidak akan ada lagi. Dengan demikian, kantor urusan PBB untuk pengungsi Palestina akan ditutup.
Prasyarat untuk Negara Palestina
Israel dan AS akan mengecek ulang kurikulum sekolah di Palestina sebagai prasyarat pembentukan Negara Palestina.