Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan, pada tahun ini, peringkat kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dapat meningkat ke peringkat 53, atau paling tidak berada di peringkat 60.

"Tahun ini kami targetkan di angka 53, atau paling tidak 60," katanya, dalam acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2020, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

Untuk merealisasikan target tersebut, lanjut Bahlil pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah dengan menjadikan BKPM sebagai pusat pengurusan investasi. Artinya, setiap investor yang ingin masuk ke Indonesia tidak perlu lagi menyambangi setiap kementerian untuk mengurus persyaratan investasi.

Sebab, sejak 1 Februari lalu, perwakilan dari setiap kementerian telah ditempatkan di BKPM, yang ditujukan untuk membantu mempermudah calon-calon investor.

"Pengusaha butuhnya hanya kepastian, kemudahan, efisien. Selebihnya bonus," ujar Bahlil.

"Inpres No.7, tugasnya pendelegasian kewenangan kepada BKPM. Seluruh izin usaha yang ada pada 22 K/L (Kementerian/ Lembaga), termasuk insentif fiskal diserahkan ke BKPM. Begtu dapat NIB, notifikasi cukup di BKPM. Ada 22 pejabat penghubung K/L yang berkantor di BKPM," lanjut dia.

Bahlil mengatakan, peringkat kemudahan bisnis Indonesia di tahun 2019, masih tetap berada pada peringkat 73, sama dengan tahun sebelumnya. Meski begitu, dari data yang dirilis oleh Bank Dunia pada Oktober lalu, Indonesia mencatatkan peningkatan skor pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.