Lombok Barat, Gatra.com – Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah di bidang pendidikan, Lombok Barat harus memacu program pendidikan melalui pendidikan non formal seperti paket A, B, dan C. Diketahui, hingga saat ini IPM Lombok Barat bidang pendidikan masih rendah berada pada angka 6,3 tahun.

“Kita akan mendongrak angka IPM ini dengan cara melibatkan semua guru dan regulasi melalui Peraturan Bupati (Perbub). Sehingga guru yang mengajar di paket ini, bisa digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat,” papar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat, Tajuddin di Lombok Barat, Sabtu (15/2).

Tajuddin menyinggung janji Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid dalam merealisasi paket dimaksud, maka guru bersangkutan akan diberikan reward berupa Umroh.

Selain itu pihaknya juga sidah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Lombok Barat. Hal ini terkait untuk memperjuangkan guru honorer yang sesuai kebijakan pusat akan dihapus, termasuk menata ulang pemberlakuan sistem zonasi, dan belum jelasnya aturan kuat terkait aturan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami juga berharap agar guru honorer ini supaya bisa memperoleh SK dari Dinas, sehingga legalitasnya kuat untuk mendapatkan dana BOS. Selama ini para guru honorer banyak yang belum mengantongi hak legalitas berupa SK dari Kepala Sekolah bersangkutan. Program jangka pendek dan jangka panjang, kita akan segera melakukan kerja sama yang tak jauh-jauh untuk kesejahteraan guru,” kata Tajuddin .

Seperti diketahui Tajuddin terpilih kembali menjadi Ketu PGRI Lombok Barat periode 2020-2025 secara aklamasi dalam konfrensi PGRI XXII Lombok Barat di Bale Budaya, Narmada, Sabtu (15/2).