Juba, Gatra.com – Hari ini, Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir mengatakan dirinya sedang memangkas jumlah negara bagian dari 32 menjadi hanya 10. Tujuannya untuk membuka kunci perjanjian perdamaian sekaligus membuka jalan untuk pembentukan pemerintah bersatu yang telah lama ditunggu.

"Kompromi yang kami buat hari ini merupakan keputusan yang menyakitkan, namun penting jika itu yang membawa perdamaian. Saya berharap oposisi bersiap untuk melakukan hal serupa,” kata Kiir dilansir Reuters, Sabtu (15/2).

Kelompok kawasan IGAD memberi pemerintah waktu hingga Sabtu untuk menemukan solusi atas jumlah negara bagian yang harus dipertahankan.

Perbedaan pendapat antara Kiir dan mantan pemimpin pemberontak, Riek Machar atas jumlah negara bagian serta kegagalan untuk mengintregasikan pasukan tempur yang berbeda menjadi rintangan utama dalam merampungkan proses perdamaian.

Riek Machar tak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

"Ini membuka jalan bagi kesepakatan damai yang terhenti. Kini para pihak harus menyelesaikan perundingan untuk membentuk pemerintahan yang bersatu, yang telah lama dinantikan," kata analis senior di lembaga think-tank International Crisis Group, Alan Boswell.

Perang saudara lima tahun Sudan Selatan meletus tak lama setelah pembentukan negara tersebut pada 2011. Ini menimbulkan krisis pengungsi terburuk di Afrika sejak pembantaian Rwanda.

Kiir maupun Rieck Machar menyetujui kesepakatan damai pada 2018, di bawah tekanan PBB, Amerika Serikat, dan negara lainnya di kawasan tersebut.

Berdasarkan perjanjian itu, keduanya sepakat membentuk pemerintahan bersatu pada November 2019. Mereka lantas menundanya hingga 100 hari, memicu Washington memanggil pulang duta besar mereka dan memberlakukan sanksi terhadap pejabat senior atas peran mereka memperpanjang konflik.