Labuan Bajo, Gatra.com – Sebagai satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus berbenah. Salah satunya dengan memperkuat sinergitas antarpara pemangku kepentingan terkait.

Langkah sinergitas tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi antara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat. BOPLBF, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, menginisiasi rakor tersebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina mengungkapkan pihaknya berharap rakor bersama seluruh jajaran Pemda Manggarai Barat dapat menjadi stimulisator bagi terlaksananya percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Sinergi keseluruhan perangkat daerah tersebut diyakini akan memberi kekuatan dan dorongan yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita dan harapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Premium.

Baca Juga: Masyarakat Demo Tolak Investasi Premium di Kawasan TNK

“Tahun 2020 ini menjadi momentum berharga untuk pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang tidak boleh kita lewatkan. Apalagi dengan perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang begitu besar saat ini bagi Labuan Bajo harus kita respon dengan semangat membangun pariwisata berkelanjutan”, ungkap Shana, dalam pernyataan yang diterima Gatra.com.

Dalam kunjungan kerja pada 21 Januari lalu, BOPLBF mencatat ada 7 arahan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Pertama, penataan kawasan secara terintegrasi, baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan. Kedua, pembangunan Infrastruktur, yaitu dengan segera membangun runway dan terminal Bandara Komodo pada awal 2020.

Ketiga, menyiapkan SDM dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM masyarakat lokal. Keempat, pengelolaan sampah. Kelima, pengadaan air baku. Keenam, promosi pariwisata melalui kegiatan promosi besar-besaran. Terakhir, ketujuh yakni keamanan wisatawan melalui penguatan Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang berkaitan dengan keamanan para wisatawan.

Baca Juga: Setelah Jokowi Beri Helikopter, Minta Kapal Selam dari Kaca

Sejak Juli 2019, Labuan Bajo menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium, yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Menyandang status sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas dan Destinasi Super Premium, menurut Shana, bukanlah hal mudah bagi Manggarai Barat yang baru akan memasuki usia 17 tahun pada 25 Februari 2020. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

“Kami telah menyusun program kerja yang semuanya disesuaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain terkait penataan kawasan dan penguatan kapasitas SDM. Penataan kawasan menjadi salah satu perhatian utama BOPLBF, seperti kawasan Kampung Air,” imbuh dia.

Mulai Maret-November 2020, BOPLBF bersinergi bersama Kemenparekraf dan Kementerian Koperasi dan UKM, akan fokus mempersiapkan SDM kepariwisataan. Bentuk programnya melalui pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 230 UKM yang ada di Labuan Bajo.

Baca Juga: DPRD NTT Tolak Investasi yang Abaikan Konservasi di TNK

Selain itu, BOPLBF juga mencari peluang pasar bagi hasil produksi melalui sinergi dengan para stakeholder yang ada di Labuan Bajo. BOPLBF juga menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 22 Januari 2020.

BOPLBF, sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.