Jakarta, Gatra.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, akan menyelesaikan sertifikasi pada 46.725 bidang tanah milik negara dalam waktu tiga tahun, atau mulai 2020 hingga 2022 nanti.

"Target dalam tiga tahun, 2020, 2021, 2022. Kita targetkan selesaikan sertfikasi barang milik negara (BMN). Ada 46.726 bidang aset negara, dari semua Kementerian/Lembaga (K/L). ini sudah lama kita lakukan, tapi akan kita bereskan dalam tiga tahun," ujar Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN, dalam acara Bincang Bareng DJKN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/2).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Aset Pemerintah di Jakarta Bakal di Konsesi

Encep menjelaskan, sertifikasi BMN ini dilakukan untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah. Tidak hanya itu, pemerintah juga ingin agar nantinya tanah BMN tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal.

Sementara itu, sejak proyek sertifikasi dimulai pada tahun 2013 hingga 2019, DJKN telah menyekesaikan sertifikasi 28.197 bidang tanah BMN. Sedangkan untuk tahun ini, DJKN menargetkan untuk melakukan sertifikasi pada 15.426 bidang tanah BMN.

"Hingga akhir tahun 2019, pemerintah telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Adapun untuk tahun 2020, target bidang tanah BMN yang akan disertifikatkan sebanyak 15.426 bidang," ujarnya.

Encep menuturkan, alasan lamanya penyelesaian sertifikasi disebabkan karena pihaknya juga diharuskan untuk menjunjung tinggi aturan tertib administrasi, buku, dan juga fisik.

Encep menjelaskan, sebelum tersertifikasi di dalam pengelolaan BMN, tiga bagian ini menjadi penting dipenuhi agar lahan BMN bisa tersertifikasi.

Baca juga: Menteri Agraria: Semua Tanah Punya Sertifikat Tahun 2025

Di sisi lain, sertifikasi bidang tanah BMN tidak hanya dilakukan oleh DJKN. Namun juga bekerja sama dengan beberapa kementerian atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN.

"Kemarin baru saja dengan ATR/BPN kita rapat untuk buat MoU tentang target-target, terus di daerah kanwil kami dengan kanwil BPN MoU juga. Jadi kalau tidak tercapai ada rapot merah, kuning, hijau dari Bu Sri Mulyani," katanya.