Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersama melakukan pengendalian inflasi di daerah masing-masing. 

Menurutnya, pengendalian inflasi di daerah akan sangat berdampak pada tingkat inflasi secara nasional. 

“Pengendalian inflasi membutuhkan dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah. Maka dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing termasuk reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya,” kata Tito saat menghadiri High Level Marketing (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Menurutnya, karateristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai yang berkenaan dengan gangguan produksi di daerah, distribusi barang antar daerah/negara dan kebijakan pemerintah. 

Tito menyebut apabila melihat data dari Bank Indonesia, fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2019 tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 3,49%, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 2,48%.

Tak sampai di situ, Mendagri menambahkan, pengendalian inflasi dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan guna kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, upaya pengendalian inflasi yang stabil dapat tercapai, sehingga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

“Untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah," ujarnya.