Jakarta, Gatra.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea merasa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terasa janggal. Sebab, dari awal buruh diajak untuk ikut dalam pembahasan, tetapi di tengah jalan ada yang berubah.

"Menko Perekonomian Pak Airlangga (Hartarto) akhirnya membentuk tim Satgas Omnibus Law yang terdiri 22 orang, ketua umumnya, dari ketum kami, seluruh anggotanya Ketua Umum Asosiasi (dari serikat pekerja)," ujar Andi saat memberikan paparan di hadapan Komisi IX dan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

"(Lalu) saya kirim lagi kepada pak Menko dan Presiden, untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia. Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," imbuhnya.

Andi menyebut, hal yang merasa disembunyikan pemerintah adalah karena ia sebagai Presiden Konfederasi malah tidak menerima draf RUU yang akan diserahkan. Namun, menjelang diserahkan ke DPR, ia menerima langsung tujuh draf yang isinya semua berlawanan.

"Akhirnya kami memiliki 7 draf sekaligus yang isinya berlainan semua, dari awal inilah yang membuat penolakan begitu kuat di Omnibus Law," tutupnya.