Jakarta, Gatra.com - Plt Kepala LLDIKTI Wilayah III, M. Samsuri mengakui Perguruan Tinggi di Wilayah III, baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) siap mengadopsi arahan kebijakan ‘Kampus Belajar’ yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.

Menurutya, kunci dari kebijakan kampus merdeka adalah bagaimana Perguruan Tinggi itu diberikan ruang untuk berinovasi, dalam konteks menghasilkan lulusan yang berkualitas serta menyelenggarakan dan mengelola Perguruan Tinggi dengan bisnis proses yang baik.

"Kampus merdeka itu kan kebijakan, jadi namanya kebijakan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau di wilayah Jakarta 6 PTN dan 312 PTS itu semuanya harus mengacu kebijakan yang diberi tagline merdeka belajar, kampus merdeka. Rujukannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya berlaku untuk semua perguruan tinggi," kata Samsuri saat di temui pada kegiatan Jakarta Education & Techno Expo Festival di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Samsuri menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pihak Perguruan Tinggi itu adalah institusi pendidikan yang otonom. Baik buruknya lulusan itu betul-betul tanggungjawab Perguruan Tinggi. 

"Tentu pemerintah akan melakukan proses monitoring, evaluasi dan pengawasan melibatkan masyarakat untuk proaktif melakukan hal tersebut," katanya.

Samsuri juga mengaku tidak khawatir kebijakan tersebut akan "menghilangkan" Perguruan Tinggi Kecil karena kesulitan kerja sama dengan pihak industri. 

Dia justru menilai, PT tersebut akan mudah bekerja sama karena cenderung mempunyai fokus bidang pendidikan yang lebih spesifik.

"Jangan salah, justru perguruan tinggi kecil itu karena dia spesifik, maka mudah dalam menjalin kerja sama. Contohnya akademi, itu mudah membangun kerja sama dan juga tidak hanya kerja sama dengan institusi tapi mahasiswa juga didorong untuk proyek-proyek riset, penyelesaian permasalahan di desa, dan sebagainya," katanya.