Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai bahwa nelayan tradisional di Indonesia tidak didorong untuk mengembangkan industri perikanan. Pada gilirannya, hal ini akan berimplikasi pada kebutuhan SDM dan teknologi.

Bahkan, menurut Susan, negara belum memfokuskan diri ke wilayah itu. "Kalau kita berbicara mengenai aspek-aspek pendorong, negara punya apa? Ya, negara tidak punya apa-apa," kata Susan saat dihubungi Gatra.com, Senin (10/2). 

Susan menerangkan bahwa jenis manusia yang paling mengerti tentang laut adalah nelayan. Maka, teknologi yang dibutuhkan oleh nelayan seperti apa; harus berangkat dari nelayan itu sendiri. "Jadi jangan pernah berharap bahwa teknologi dan sumber daya manusianya didorong, tapi negara tidak mempunyai blue print-nya," kata Susan. 

Untuk itu, Susan mendorong pemerintah untuk kembali menengok pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 

"Di situ ada mandat yang diamanatkan UU kepada negara yaitu perlindungan, pemberdayaan, dan salah satunya teknologi. Negara seharusnya tidak perlu jalan terlalu jauh dari mandat itu jika ingin menciptakan pangan yang berdaulat dari sektor perikanan," jelasnya.  

Urusan teknologi, misalnya, kata Susan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membuat perjanjian dengan LIPI atau dari berbagai lembaga riset. Namun, saat ini pemerintah lebih pro kepada investasi yang dinilai lebih cepat ketimbang membangun kedaulatan.