Home Ekonomi TPID Jateng : Harga Bawang Putih Mulai Normal

TPID Jateng : Harga Bawang Putih Mulai Normal

Semarang, Gatra.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah mengklaim, harga bawang putih sudah mulai kembali normal, setelah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. 

Hal itu berdasarkan hasil inspeksi harga bawang putih ke sejumlah pasar dan distributor, Senin (10/2). Hasilnya, harga bumbu dapur, yang sempat mencapai Rp 50 ribu per kilogram, kini beringsut turun menjadi Rp 29 ribu per kilogram.

Dalam inspeksi tersebut, terdiri dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perwakilan Bank Indonesia dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

Saat inspeksi di Pasar Johar, TPID menemukan harga bawang putih sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan hari sebelumnya.

Seorang pedagang Narti mengaku, sempat kaget dengan penurunan harga bawang putih, lantaran pada hari Sabtu (8/2), harga bawang putih masih Rp 45 ribu rupiah.

Hal serupa dikatakan oleh Giyarto, seorang pemasok bawang yang berjualan di loss E 18. Menurutnya, turunnya harga bawang diinformasikan dari distributornya di Surabaya.

"Informasi dari Surabaya sudah mulai turun harganya. Jadi di sini ya menyesuaikan saja harganya sekitar Rp 35 ribu perkilogram. Dua minggu kemarin harganya sekitar Rp 45-46 ribu perkilogram," ungkap Giyarto.

Dari sisi pedagang, ia mengaku mengalami kerugian. Karena, stok yang ia jual hari ini dibelinya dengan harga lumayan tinggi. Namun, ia menyadari hal itu bagian dari bisnis.

Kabid Perdagangan dalam Negeri Disperindag Provinsi Jawa Tengah Mohammad Santoso mengatakan, inspeksi, dilakukan menindaklanjuti kenaikan bawang putih beberapa hari belakangan. Dia menyebut, kenaikan harga bawang putih dikarenakan isu virus korona.

"Kemarin ada rapat di Jakarta rekomendasi (impor) sudah dikeluarkan. Dan dengan itu, harga sudah berangsur-angsur turun," kata dia.

Terkait kecukupan stok bawang putih, Santoso bilang tidak ada kekhawatiran soal itu. Lantaran, pengadaan impor sudah ditentukan dari pusat, terkait kebutuhan tiap-tiap daerah. 

105