Jakarta, Gatra.com - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan jajak pendapat terhadap persepsi publik mengenai 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Selain menilai program pemerintah, survei tersebut juga mengkaji kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Survei dilakukan dalam periode waktu 10 sampai 31 Januari 2020. Sebanyak 1600 responden dilibatkan dalam survei.

Berdasarkan hasil survei, ada tiga Menteri yang dinilai publik perlu di reshuffle atau diganti. Yaitu, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Menteri Agama Fahrul Rozi,dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate.

Karena meskipun baru 100 hari, 40% publik menyatakan bahwa pergantian Menteri itu perlu, kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam Diskusi Mingguan Polemik Trijaya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (8/2).

Menurut Dedi, penilaian publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga mempengaruhi profesionalisme Yasonna di mata publik. Adapun, Kemenkumham berada di peringkat kedua dalam deretan Kementerian yang kinerjanya dianggap buruk oleh publik.

"Kenapa dianggap paling buruk? Itu 31% dipengaruhi isu korupsi terhadap Kementerian tersebut, kemudian 8%-nya karena kegaduhan. Kemudian 11% karena Menterinya dianggap orang partai politik," ujar Dedi.

Nama Yasonna belakangan ini sering dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan Politisi PDIP, Harun Masiku. Yasonna mencopot dua anak buahnya, yakni Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Alif Suadi dari jabatan Direktur Teknologi Keimigrasian karena dianggap menyembunyikan keberadaan Harun yang saat ini menjadi buron KPK.

Yasonna berkukuh dua anak buahnya itu paling bertanggung jawab atas simpang siur keberadaan Harun. Dia mengklaim telah sejak beberapa bulan lalu meminta Imigrasi memperbaiki sistem informasi.