Jakarta, Gatra.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku begitu akrab dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Momen keakraban itu Idham umbar saat memberi sambutan dalam penandatanganan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Polri di Gedung Minabahari, Jakarta Pusat, Jumat (7/2)

Secara blak-blakan, Idham menyebut bahwa satu-satunya menteri di Kabinet Kerja yang berani ia panggil sebagai "adinda" atau adik hanyalah Edhy. Idham menyebut, Edhy pun tak menolak dipanggil adik olehnya.

"(Edhy merupakan) satu-satunya menteri di Kabinet Kerja yang saya berani panggil 'Adinda Menteri'. Beliau yang menginginkan bahwa 'saya tetap junior Abang'," kata Idham.

Maka pada forum resmi sekali pun, seperti di rapat terbatas dan rapat koordinasi tingkat Kementerian atau Lembaga (K/L), Idham memanggil Edhy dengan sebutan khusus itu. Di luar forum resmi, eks Kepala Badan Reserse Kriminal itu bahkan kerap mengadakan kegiatan bersama.

"Sehingga ketika ratas (rapat terbatas) seperti saya manggil Adinda Menteri gitu. Terus di momen-momen lain kita biasa melaksanakan olahraga bersama. (Cerita) yang resmi-resmi dulu, saya takut takut kepancing soalnya banyak media," ujarnya diiringi gelak tawa hadirin di ruangan.

Sementara itu dalam sambutan Edhy, ia pun mengamini bahwa dirinya adik dari Idham. Eks anggota ABRI tersebut menjelaskan dirinya dan Idham terpaut sekira sembilan tahun. Selain itu, Edhy selesai dari Akabri pada 1994 semenntara Idham menamatkan Akpol pada 1988.

"Alhamdulilah senior saya. Saya kalau lulus 1994 bedanya berapa tahun. Ini semua senior saya, saya sudah sampaikamln bahwa yang harus abang ingat, saya adalah junior abang. Jangan lihat menterinya," ucap Edhy.

Politikus Gerindra itu merasa, menteri adalah sebuah jabatan semata, namun dirinya yang menjabat itu tetaplah junior dari Idham.

"Junior tidak bisa jadi senior, kecuali seniornya meninggal. Itu yang dicatat," kata Edhy yang juga membuat hadirin tertawa.

Pertemuan itu merupakan pertemuan ketiga kalinya antara Polri dan KKP. Sebelumnya pada 30 Juli 2019, KKP dan Polri menandatangani perjanjian yang sama. Idham menyebut, penandatanganan kali ini hanya diperbesar dengan penegakan hukum.

Pertemuan kedua, Idham dan jajaran datang untuk memberi apresiasi, sepekan sebelum penunjukkan menteri Kabinet Kerja, kepada Polri, Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berprestasi.

Dalam perjanjian yang diteken hari ini, Polri didapuk sebagai pihak pertama, sementara KKP sebagai pihak kedua. Para pihak bertujuan meningkatkan kerja sama dalam rangka sinergisitas penanganan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang tertuang dalam nota kesepahaman Nomor D90/VII/2019 dan Nomor 0/Menkkp/VII/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang Sinergisitas dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ada pun klausul pasal yang ditambah dalam nota kesepahaman tersebut dengan menambahkan ruang lingkup kerja sama. Berikut rinciannya:

A. Bertukar data atau informasi
B. Bantuan pengamanan
C pemberantasan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan
D. Pemanfataan sarana dan prasarana
E. Peningkatan kapasitas dan SDM
F. Pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.