_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pakar Ekonomi, Rizal Ramli mengatakan, untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS Kesehatan, diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah.
"Supaya lebih besar manfaatnya bukan mudharat, satu harus digabungkan BPJS ketenagakerjaan dengan kesehatan. Sehingga birokrasi berkurang, sistem berkurang, statistiknya akan meningkat. Dan modalnya jauh lebih kuat karena yang satu kan untung besar," katanya di Jakarta, Jumat (7/2).
Kedua, kontribusi perusahaan terhadap BPJS Kesehatan harus ditingkatkan hingga empat sampai lima kali lipat dari kontibusi pekerja. Jika kontribusi pekerja sekitar 2% dari gaji pokok, maka perusahaan harus memberikan kontribusi sekitar 8% hingga 10%.
"Seperti di negara-negara lain, kalau ekonominya lagi susah, diturunin, fleksibel, Singapura kayak gitu tiga kali begitu. Ekonominya lagi bagus naiknya lima kali," jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah wajib memberikan suntikan dana agar pembiayaan BPJS Kesehatan. Suntikan dana ini, menurutnya bisa menggunakan anggaran untuk membayar utang negara.
"Suntiknya tentu dari anggaran negara, uangnya dari mana? Enggak susah-susah amat ya. Indonesia bunga utangnya itu 7% setahun, negara lain minjem cuman 3% setahun, selisihnya 4%. Tanya sama Menteri Keuangan 'terbalik', kenapa bisa demikian?" jelasnya.
