Jakarta, Gatra.com - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan, pengiriman barang/kargo dari dan ke Cina baik melalui pelabuhan maupun bandara dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu, pengiriman hewan hidup dari Cina akan di hentikan sementara. 

Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden kemarin sore yang dihadiri oleh bapak Menhub, pemerintah memutuskan bahwa pengiriman kargo dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tetap berjalan seperti biasa. Yang dihentikan sementara adalah pengiriman hewan hidup dari RRT, ujarnya di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (5/2). 

Hengki mengungkapkan, alasan tidak dihentikannya pengiriman barang/kargo dari Cina adalah belum ada temuan-temuan penularan virus korona melalui barang/kargo. Selain itu, terangnya, belum ada imbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terkait hal itu.

Sementara terkait penghentian pengiriman hewan hidup dari Tiongkok, dilakukan karena diketahui penularan virus korona selain ditularkan dari manusia ke manusia juga dapat ditularkan dari hewan hidup, ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, detail pengaturan penghentian pengiriman hewan hidup dari Cina ke bandara ataupun pelabuhan di Indonesia akan dibuat oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut. Sedangkan, terkait dengan pengaturan terhadap pengiriman produk holtikultura seperti bawang dan buah-buahan ataupun produk makanan lainnya dari Cina, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait. 

Bapak Menhub telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Udara untuk bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Bandara dan pelabuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada operator bandara dan pelabuhan, serta stakeholder terkait, pungkasnya. 

Sementara itu, pemberlakuan kebijakan penundaan sementara penerbangan dari dan ke Cina telah berlaku sejak Rabu dini hari pukul 00.00 WIB (tadi malam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut diklaim sebagai upaya antisipasi pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus korona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai global epidemic dengan status darurat global.