Persaingan ekonomi global semakin ketat, namun daya saing Indonesia dinilai belum optimal. Butuh strategi paten agar bisa keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%.

Jakarta, Gatrareview.com - Saking lesunya ekonomi dunia, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Januari 2020, harus memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Mereka menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini menjadi 3,3% dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,4% yang dirilis pada Oktober silam.

Kepala IMF, Kristalina Georgieva, seperti dilansir AFP, menyebut revisi target pertumbuhan ekonomi global dipengaruhi perlambatan tajam pertumbuhan ekonomi India. Kondisi itu menjadi penyumbang terbesar penurunan target pertumbuhan ekonomi dunia. Situasi ancaman krisis di India tersebut memang sudah terdeteksi sejak 2019. Pertumbuhan ekonomi India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi sejak 2014 justru terus melambat hingga di ambang krisis. Pada kuartal II 2019, produk domestik bruto (PDB) India tumbuh 5%. Angka itu terjun drastis dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 8%. Melambatnya ekonomi India ditengarai akibat pertumbuhan konsumsi swasta melambat dan industri manufaktur stagnan.

Kondisi ini jauh dari janji Modi, yang sesumbar mengawal ekspansi ekonomi dan berkampanye menjadikan India sebagai salah satu penggerak ekonomi global. Sayang, sejumlah perubahan drastis pada iklim ekonomi dan politik dalam negeri membuat Modi terpaksa lebih realistis menetapkan target. Kon?ik sosial terkait undang-undang kewarganegaraan semakin menambah keruh persoalan.

“Proyeksi ekonomi [India] sudah diturunkan sejak Oktober karena tingginya permintaan domestik di tengah meningkatnya tekanan sektor keuangan,” tulis IMF pada Selasa, 21 Februari lalu. Meski begitu, di sisi lain IMF menyebut meredanya tensi perang dagang AS-Cina mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi dunia meski perselisihan keduanya belum sepenuhnya reda.

Melangkah Dalam Ketidakpastian

Perkembangan terkini ekonomi global, bagi peneliti INDEF, Bhima Yudhistira, pasti berpengaruh pada ekonomi Indonesia ke depan. Sektor yang paling terpukul, ia melanjutkan, adalah industri digital. Di satu sisi, industri yang booming dengan hadirnya e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya -yang selama ini menunjang ekonomi usaha kecil dan menengah--sudah sampai pada titik kulminasi yang didorong perlombaan valuasi tanpa perhitungan. “2020 adalah titik balik booming digital,” katanya saat diskusi dengan GATRA REVIEW, Januari lalu.

Bagi Bhima, gejala ini adalah peringatan, jangan sampai sektor digital yang selama ini dibanggakan dan jadi harapan penyelamat ekonomi Indonesia justru hanya fatamorgana. Beberapa negara, pasalnya sedang sibuk memperbaiki krisis di negaranya akibat guliran ketimpangan yang tak kunjung membaik.

Misalnya, Hong Kong, yang dilanda demonstrasi besar-besaran, masih jauh dari kata selesai. Jika ditarik mundur ke belakang, krisis politik yang terjadi di negara itu bisa dikatakan salah satunya dipicu karena harga properti yang semakin tidak terjangkau bagi kaum milenial Hong Kong. Tarif parkir per tahun, menurutnya, bisa mencapai 200 juta jika dirupiahkan. Itu hanya untuk sewa parkir yang dirasa tidak realistis dan kemudian berujung demo.

Hal serupa juga terjadi di India, di mana isu dominasi Hindu berbalut pengesahan undang-undang kewarganegaraan membuat krisis politik berdampak pada ekonomi. “Di Hong Kong ada ketidakpuasan ekonomi karena ketimpangan. Di India, meski dipicu tekanan pada minoritas muslim, intinya soal ketimpangan juga,” Bhima melanjutkan.

Di Indonesia sendiri, ketidakpastian ekonomi global yang berlarut-larut harus diakui membuat ekonomi melambat dalam kurun waktu yang relatif panjang. Beberapa tahun terakhir, Indonesia hanya mampu mencatatkan pertumbuhan PDB sekitar 5% per tahun. Indonesia, menurut pengamatan berbagai pihak, gagal memanfaatkan ketegangan perang dagang AS-Cina yang berdampak pada melandainya dominasi ekspor barang jadi Cina.

Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menghimbau perusahaan dan BUMN untuk berani berekspansi ke pasar internasonal. Produk Indonesia, menurut presiden, harus membanjiri pasar regional dan global sehingga menunjukkan bahwa produk Indonesia berani menjadi pemain kelas dunia. Sebuah ambisi yang berani. Sayang, kemampuan daya saing nyatanya perlu ditingkatkan.

Berdasar Global Competitivenes Index yang disusun World Economic Forum (WEF), Indonesia hanya bertenggar di posisi ke-45 dari 140 negara pada 2018. Laporan ini dirilis satu tahun sekali dengan penekanan pada kesiapan sebuah negara menuju Revolusi Industri 4.0. Komponen penilaiannya beragam, mencakup institusi, infrastrktur, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pangsa pasar, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Meski lebih unggul dibandingkan dengan Meksiko (ke-46), Filipina (ke-56), India (ke-58), Turki (ke-61), dan Brasil (ke-72), Indonesia masih kalah dengan saudara serumpun Malaysia (ke-25) dan Thailand (ke-38).

Ekspektasi Pertumbuhan Masih Menantang

Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Ada berbagai macam faktor yang menjadi komponen pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya komoditas. Selama ini, perekonomian Indonesia masih bergantung pada ekspektasi harga komoditas. Sehingga, kalau harga komoditas naik, tentu saja pertumbuhan ekonomi akan membaik dan begitu pun sebaliknya jika harga komoditas turun.

Sebelum menuju pada arah pertumbuhan ekonomi ke depannya, ternyata apabila dilihat secara global, perkembangan ekonomi rata-rata dalam lima tahun terakhir memang tidak lebih baik daripada pertumbuhan sejak era Asian Financial Crisis.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 20152019 itu rendah. Hampir sama dengan periode 1995-1999, ketika sedang mengalami Asian Financial Crisis. Ke depan, forecast global memprediksi pertumbuhannya memang sedikit membaik, tapi tetap tidak tinggi.

“Kalau lihat ekspektasinya IMF mungkin bedanya cuma 0,1% poinnya. Kita di 2015-2019 itu 3,45. Jadi one of the lowest, sementara periode-periode sebelumnya itu sangat kuat,” katanya kepada Ryan Sara Pratiwi dari GATRA REVIEW, saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Januari.

Artinya, dia melanjutkan, ekspektasi pertumbuhan ekspor sangat menantang kalau dilihat dari pertumbuhannya. Bahkan, kalau dilihat dari global forecaster yang lain, mungkin ekspektasinya pertumbuhan ekonomi global lima tahun ke depan relatif ?at. Penyebabnya adalah ekspektasi perlambatan ekonomi di Cina yang terus turun dalam lima tahun ke depan. “Cina adalah pasar global dari batu bara [coal], sementara India adalah pasar global untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO),” ujar Asmo.

Dengan kata lain, ekspektasi pertumbuhan global dari sisi ekspor memang menjadi terbatas. Kalau masih fokus di ekspor, yang mesti dikembangkan pertama adalah membangun daya saing (competitiveness), supaya ekspor lebih maju, terutama sektor manufaktur.

Kemudian, dari sisi pengeluaran pemerintah (government spending) masih terbatas. Kalau harga komoditas masih rendah dan kontribusinya ke ekonomi terbatas di bawah 10%, artinya sekarang yang bisa dikembangkan hanya dari pos konsumsi dan investasi. Konsumsi itu tergantung bagaimana ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) dunia usaha. Investasi juga menjadi kunci, karena memiliki nilai yang sangat strategi dan merupakan kontribusi kedua terbesar setelah konsumsi. “Konsumsi itu di atas 50%, lalu investasi sekitar 30%,” dia mengungkapkan.

Asmo berpendapat, kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi pada periode pertama sudah tepat dan optimistis transformasi ekonomi akan terjadi di 2045. Saat itu, Indonesia tidak terbebani bonus demogra? yang dirasakan saat ini. Perubahan ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya digitalisasi, yang disertai dengan pola hidup masyarakat.

“Dengan kondisi itu, yang perlu dilakukan adalah persiapan supaya penduduk Indonesia memiliki edukasi, kesehatan yang cukup baik dan cocok dengan transformasi yang sekarang ada seperti digitalisasi,” Asmo menjelaskan.

Kue Ekonomi yang Harus Dibagi Rata

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, lebih cenderung menyorot tentang partisipasi pelaku ekonomi yang tidak merata sebagai problem pokok stagnasi pertumbuhan ekonomi. Faktanya, dia melanjutkan, struktur ekonomi Indonesia masih dikuasai segelintir orang.

Data yang disodorkan KEIN, mengutip Kementerian Koperasi dan UKM (2017), menunjukkan 99,9% pelaku ekonomi di Indonesia adalah UMLM. Tapi, hanya menikmati 40% kue ekonomi. Sisanya, 60% dikuasai korporasi besar yang jumlahnya terbilang kecil, hanya 0,01% dari seluruh pelaku usaha. Segelintir pengusaha besar itulah yang akhirnya mendapat akses pinjaman bank 80%, berdasar data Bank Indonesia. Makanya, ketika pengusaha besar terguncang krisis, dampaknya akan sangat terasa.

Untuk itu KEIN membuat simulasi jika pemerataan pembangunan terlaksana baik, pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak. Dengan skenario pemerintah mendorong kenaikan omset usaha mikro 30% dan usaha kecil 10%. Maka, ekonomi nasional, menurutnya, berpotensi tumbuh 7%. “Syaratnya, UMKM harus diberdayakan,” kata Arif Budimanta kepada GATRA REVIEW.

Dengan begitu, rasanya optimisme tetap dijaga agar harapan untuk bangkit tidak pupus begitu saja. Kabar yang bisa dikatakan bagus, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menilai pemerataan pengeluaran masyarakat Indonesia makin membaik. Terlihat dari ketimpangan pengeluaran yang menurun sepanjang 2019.

Masih menurut BPS, nilai ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui rasio kini turun hingga 0,380 per September 2019. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan Maret 2019 lalu yang mencapai 0,382. “Dibanding September 2018 turun 0,004 poin, yakni sebesar 0,384. Kondisi itu menunjukkan perbaikan pemerataan pengeluaran Indonesia,” ia menambahkan.

Strategi Pertumbuhan Berkualitas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemerintah sudah merancang setidaknya tiga strategi utama guna mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas di 2020. Pertama, penguatan neraca perdagangan. Kedua, penguatan permintaan domestik. Ketiga, transformasi struktural. “Selain merawat fundamental ekonomi agar tetap sehat, pemerintah juga akan menjaga sentimen. Dasar ekonomi adalah dua hal itu,” katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA REVIEW.

Tiga strategi itu akan dire?eksikan melalui penguatan neraca perdagangan di mana pemerintah fokus pada peningkatan ekspor. Salah satunya, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional. Selain itu, pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan impor melalui sinergi BUMN, percepatan mandatori B30, restrukturisasi industri Petrokimia Tubang Petro Industries (TPI)/ Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dan pengembangan usaha gasifikasi batu bara.

Dari sisi domestik, pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan KUR, penerapan Kartu Pra Kerja, dan kemudahan sertifikasi halal untuk UMK. Kemudian, meningkatkan konsumsi pemerintah dengan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Terpenting, peningkatan investasi.

“Kita akan mengejarnya dengan omnibus law Cipta Lapangan Kerja, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, percepatan penyelesaian dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota serta percepatan pelaksanaan pengadaan tanah,” ujar Airlangga.

Dari sisi transformasi struktural dilakukan revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan. Program quick wins terkait ini, antara lain, pengembangan litbang industri farmasi, pengembangan usaha dan riset green energy serta katalis, kemitraan pertanian berbasis teknologi, pengembangan asuransi pertanian, pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang.

“Kita menyadari, tantangan perekonomian di tahun 2020 besar. Di sisi internal, Indonesia akan menghadapi defisit transaksi berjalan, ketergantungan impor bahan baku, perlunya peningkatan daya saing, isu ketenagakerjaan, dan kesiapan menghadapi industri 4.0,” Airlangga menjelaskan.

Tentu, semua langkah itu akan menghitung perkembangan kebijakan eksternal, seperti kebijakan moneter AS, perkembangan perang dagang, fluktuasi harga komoditas, dan sebagainya. Ia sepakat dengan imbauan Presiden Jokowi yang melihat fenomena global sebagai sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Prospek atas perbaikan ekonomi global pada 2020 yang dikeluarkan IMF maupun World Bank bisa memberikan peluang.