Jakarta, Gatra.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerald Plate mengakui bahwa pemerintah pusat kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah Natuna terkait pemilihan lokasi karantina WNI yang datang dari Wuhan, Cina. 

Alsannya, kata Johnny karena proses pengambilan keputusan memang dilakukan harus dengan cepat.

“Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat, prosesnya berlangsung dengan persiapan yang mendadak,” kata Johnny saat konferensi Pers di Kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (3/2).

Menurut Johnny, proses pemulangan WNI  dilakukan dengan cepat sesuai komunikasi dengan pemerintah Cina. Sayangnya, pemerintah pusat belum sempat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemda setempat sehingga menimbulkan gejolak penolakan.

“Belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah mengantarnya dan datang,” ungkap Johnny.

Namun Johnny berharap Pemda dan DPRD kini telah menyadari bahwa Natuna merupakan daerah yang tepat dijadikan sebagai lokasi karantina. Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyampaikan informasi terkait dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona.

“Pemerintah di daerah [Natuna] sudah mengambil keputusan politik di sana, meliburkan sekolah misalnya. Itu keputusan politik daerah, kita hormati saja,” kata Johnny.

Sebelumnya, masyarakat Natuna menolak wilayahnya dijadikan pusat karantina WNI dari Wuhan, China. Mereka menolak disebut tidak nasionalis atas sikap Pemerintah tersebut.

Koordinator Aksi, Hariyadi mengatakan, alasan penolakan bukan karena Warga Natuna bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kenapa kami menolak WNI yang akan dikarantina di Natuna adalah, di sini punya apa? Kenapa mereka tak dikarantina di daerah asal masing-masing? Atau di Ibu Kota yang memiliki fasilitas lengkap,” katanya kepada Gatra.com di Natuna, Sabtu (1/2).