Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, jika dirinya diharuskan untuk memilih, apakah akan menyelesaikan permasalahan Jiwasraya atau tenaga honorer, maka pihaknya akan memilih mengatasi keduanya. Sebab, kedua permasalahan itu sama pentingnya bagi Indonesia untuk segera diatasi.

Namun Menkeu memberikan catatan, pihaknya akan menyelesaikan kedua permasalahan tersebut jika dirasa ada ruang yang tersisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mengenai antara pegawai honorer versus Jiwasraya, itu pertanyaan alokasi, trade off itu adalah pertanyaan bisa filosofi, bisa political, bisa betul-betul keuangan pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan," kata Menkeu, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Untuk menyelesaikan tenaga honorer, Sri Mulyani menyebut, kini pemerintah masih terus membuka lowongan CPNS dan PPPK. Meski pada pelaksanannya baik CPNS maupun PPPK dipilih dengan standar yang sangat tinggi.

"Ini harus kita perhitungkan dengan matang. Jadi selalu ada trade off. Kalau kita mau strict, yang masuk ASN dan PPPK harus kualitasnya tinggi maka yang ini (honorer) tidak bisa masuk, maka rasa kemanusiaan muncul. Tapi kalau kita turunkan maka kita konsekuen yang masuk ASN kualitasnya lebih rendah, itu konsekuensi yang menjadi pilihan-pilihan policy kita dan biasanya itu adalah pilihan politik dan kami sebagai menteri keuangan mengadministrasikan supaya jangan sampai deviasi jauh," ujarnya.

"Nanti kalau sampai paling bawah kriterianya kan nggak lucu ASN. Jadi ini pilihan policy yang harus kita lakukan," tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI, Elnino Hussein Mohi sempat menanyakan kepada Menkeu, mengenai pilihan mana yang harus diambil, jika diharuskan untuk memilih antara menyelesaikan kasus Jiwasraya atau tenaga honorer yang akan dihapus.

Menurut Elnino, pilihan tersebut diberikan karena Sri Mulyani memiliki kewenangan atas APBN. Baik untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya melalui opsi bailout, sekaligus mengatasi permasalahan tenaga honorer.

"Pertanyaannya, rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan, Pak Mendagri bilang akan dialihkan ke PPPK, intinya akan banyak yang dirumahkan," kata Elnino di tempat yang sama.