Lombok Barat, Gatra.com - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, data merupakan kekayaan baru yang cukup berharga dan lebih berharga dari minyak sekalipun. Data menjadi kekayaan tak ternilai harganya bagi kemajuan Indonesia ke depan.

“Karena itu dalam rangka mensukseskan Sensus Penduduk (SP) Online 2020 sebagaimana ajakan Bupati Lombok Barat agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan masyarakatnya untuk berpartisipasi mensukseskan SP 2020. Dengan demikian Lombok Barat bias menjadi model yang bias ditiru oleh kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Suntono di Lombok barat, Kamis (30/1).

Seperti diketahui, Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten pertama di propinsi Nusa Tenggara Barat yang melaunching Sensus Penduduk 2020. Meski pelaksanaan SP 2020 secara serentak akan dilaksanakan pada 15 Februari 2020 mendatang, namun Lombok Barat terlebih dahulu melaunching sekaligus mensosialisasikannya.

Menurut Suntono, jika pelaksanaan SP online 2020 bagi ASN di Lobar tingkat partisipasinya hingga 100 persen maka akan berdampak positif bagi masyarakat dan menjadi contoh baik untuk menyukseskannya. “Kami berharap ASN dan masyarakat nanti proaktif untuk mengikuti SP Online ini. Dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan SP Online dengan berbagai kendala, selanjutnya pada bulan Juli petugas BPS akan melakukan pendataan SP ke tempat tinggal masing-masing,” ujar Suntono.

Suntono menambahkan, secara umum jumlah penduduk NTB berdasarkan data BPS hingga Januari 2020 ini sebanyak 5,1 juta. Dari angka sebanyak ini kaum perempuan mendominasi jumlah penduduk dibandingkan dengan laki-laki. Dan jumlah penduduk usia muda atau usia produktif tercatat cukup besar.

“Usia produktif ini menjadi usia yang cukup potensial untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, terlebih menyongsong tibanyak bomus demografi Indonesia 2035 atau paling lambat 2036 mendatang. Usia produktif akan mendominasi,” ujar Suntono.

Meski usia produktif di NTB cukup banyak, namun yang terjadi justru kebanyakan usia produktif tersebut bekerja sebagai TKI ke luar negeri. Hal ini juga berpengaruh pada percepatan bonusn demografi, karena usia produktif banyak yang bekerja di luar negeri.

Dia menambahkan, jika dilihat dari rata-rata berpendidikan antara SLTP semester 1 hingga tamatg SLTA. Demikian juga untuk jenis pekerjaan penduduk NTB terbanyak bekerja di sektor pertanian. Hal ini juga menyebabkan tingkat pengangguran di NTB menjadi rendah. Namun jika dilihat dari jam kerja di sector ini kurang dari 35 jam bekerja dalam seminggu.

“Sebagian besar juga warga NTB bekerja secara kekeluargaan tanpa bayar hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara sukarela. Jadi ini tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi,” ungkapnya.