Jakarta, Gatra.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim telah berhasil meloloskan 9 dari 21 proyek mangkrak pada Januari 2020 ini. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut kesembilan proyek tersebut memiliki total nilai investasi sebesar Rp189 triliun.

"Salah satu target kami menyelesaikan investasi mangkrak (senilai) Rp708 triliun, yang terdiri dari 24 perusahaan. Dari Rp708 triliun tersebut, BKPM, kita bekerja siang dan malam, mampu mengeksekusi investasi hampir Rp200 triliun, (tepatnya) Rp189 triliun," ujar Bahlil, saat ditemui di Kantornya, Rabu (29/1).

Bahlil menjelaskan, dari kesembilan proyek yang dieksekusi, beberapa diantaranya ialah proyek yang telah mandeg selama dua hingga empat tahun. Bahkan, ada pula yang tidak rampung hingga 10 tahun lamanya.

Beberapa contoh proyek yang berhasil dieksekusi BKPM ialah proyek PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, dengan nilai investasi sebesar Rp61,2 triliun. Proyek itu, sebelumnya tidak dapat diselesaikan karena terhalang oleh tumpang tindih lahan.

Ada pula Tanjung Jati Power dengan total nilai investasi sebesar Rp38 triliun, yang terhalang karena tidak terbitnya rekomendasi SJKU dari Kementerian BUMN. Investasi PT Vale Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp39,2 triliun, yang sebelumnya tidak selesai karena adanya permasalahan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan IPPKH.

"Kemudian Vale, (senilai) US$2,9 triliun. Ini sampai dirutnya Vale itu udah mau stress dia. Karena mengurus izinnya di masing-masing kementerian, itu 3 tahun enggak selesai. (Tapi) BKPM mampu menyelesaikan itu dalam waktu 2 bulan," ujar Bahlil.

Selanjutnya lanjut Bahlil adalah investasi dari Hyundai, senilai Rp21,7 triliun yang terkendala akibat tidak kunjung disepakatinya tax holiday. Proyek ini, bakal terealisasi setelah disepakatinya MoU antara Kepala BKPM dengan CEO Hyundai.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, kebanyakan proyek yang mangkrak tersebut disebabkan tumpang tindihnya aturan dari berbagai kementerian. Bahkan, untuk mengurus perizinan berusaha pun dinilai sulit, di jajaran pemerintah daerah.

"Mulai 3 Februari nanti, semua perizinan akan dari BKPM. Jadi, semua terpusat di sini. Untuk investor yang ingin berinvestasi hanya perlu telepon ke kami. Nanti kami yang uruskan," katanya.