Jakarta, Gatra.com - Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) mengadakan pertemuan dengan 70 Bupati atau perwakilannya. Agenda ini dimaksudkan untuk meminta komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan lembaga-lembaga penyalur BBM satu harga di wilayahnya masing-masing. 

"Kami bersama dengan kepala daerah itu menandatangani komitmen untuk pencapaian 83 lembaga penyalur yang akan dibangun pada tahun 2020 di wilayahnya masing-masing," ujar Komite BPH Migas, Ibnu Fajar dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/1). 

Baca juga : Alasan Sri Mulyani Sebut Target Lifting Migas Tidak Tercapai

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ibnu mengatakan bahwa para kepala daerah atau perwakilannya yang hadir turut memberikan masukan atas kendala yang dapat menghambat proses pembangunan lembaga-lembaga penyalur BBM satu harga di wilayahnya masing-masing. Kendala yang pertama menurutnya adalah kondisi geografis yang menyulitkan pendistribusian. 

"Kendala distribusi ini terkait tadi geografis, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi tempat lokasi BBM satu harga ini. Jadi Accessibility-nya terkendala di situ," imbuhnya. 

Lalu masalah selanjutnya adalah masalah ketersediaan BBM di wilayah masing-masing yang akan menjadi perhatian Badan Usaha Penerima Penugasan yang akan melaksanakan BBM satu harga, yaitu PT Pertamina dan PT AKR Corporindo. Yang terakhir, Ibnu menilai bahwa masalah lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga juga menjadi perhatiannya. 

Baca juga : Dirjen Migas: Mafia Migas di Tubuh Pertamina Bagaikan Angin

"Jadi kendala ini memang perlu adanya koordinasi dengan pemda sehingga pemda dapat mempercepat proses perizinan dan seterusnya," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon menyatakan, peran pemda sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan distribusi agar BBM satu harga tepat sasaran. Dengan begitu, pihaknya berharap penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi BBM dapat diminimalisir. 

"Makanya kami meminta pemda untuk melakukan pengawasan dong. Kan kita ini di pusat jadi teman-teman tau kalau misalkan di suatu daerah ada truk yang gak sesuai Perpres kan kita gak tau, jadi peran pemda disitu juga. Jadi jangan maunya minta, tapi gak mau ngawasin gitu loh," tegasnya.