Jakarta, Gatra.com - Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menuntaskan permasalahan tenaga pendidikan, utamanya pada persoalan guru honorer.

Anggota Komisi X DPR, Sudewo mengatakan, Komisi X akan mendorong Mendikbud Nadiem Makarim agar dapat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendesak supaya segera menuntaskan permasalahan tersebut.

"Bukan masalah kesejahteraan saja, tetapi salah satunya ingin memajukan bangsa. Masa depan bangsa tergantung pada bapak-bapak dan ibu-ibu (Tenaga Honorer) yang hadir disini. Dihadapan Kemendikbud ini banyak permasalahan mulai dari prasarana-sarana, guru honorer, akses pendidikan, kesejahteraan," kata Sudewo 

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, dari kesekian banyak permasalahan tersebut, guru honorer harus menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan semangat untuk memberikan proses belajar mengajar di sekolah.

"SDM (Sumberdaya Manusia) yang unggul, kemajuan itu akan tercapai oleh guru yang mempunyai kompetensi yang sangat cukup," katanya. 

Sudewo juga mengaku setuju dengan apa yang disampaikan para perwakilan PGHRI bahwa tidak ada lagi keadilan dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua murni pada pelamar umum. Seolah-olah mengabaikan pengabdian yang sudah dilakukan selama ini, yang menjadi perjuangan guru honorer.

"Padahal uji kompetensi guru itu tidak semata-mata untuk diuji secara teoritis, secara kontekstual tetapi juga karena berdasarkan empiris atau pengalaman. Saya akan memberikan masukan, supaya disampaikan kepada Menpan RB, agar pola perekrutan ASN itu berubah tidak 100% dari pelamar umum tapi dari guru honorer, paling tidak diberi porsi 30 atau 40%. Itu baru adil," ujarnya.