_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang bakal digelar bulan September mendatang, bakal memberi secercah harapan bagi geliat perekonomian di Riau. Pasalnya, event politik itu diyakini bakal memberikan dinamika bagi sejumlah dunia usaha di Riau. Untuk diketahui, saat ini pertumbuhan ekonomi Riau cenderung stagnan, yaitu di bawah 3 persen selama beberapa tahun.
Pengamat ekonomi Riau, Viator Butar-Butar mengatakan kebutuhan promosi para calon kepala daerah (Cakada) dengan sendirinya bakal mengerek sektor dunia usaha, khususnya di ranah media dan periklanan.
"Pengalaman kita mengikuti Pilkada, lumayanlah (geliat ekonomi) karena sifatnya seasonal. Setidaknya 9 bulan menjelang Pilkada sudah akan ada insentif-insentif baru dari calon dan pendukungnya, seperti keperluan atribut," bebernya kepada Gatra.com, Selasa (28/1).
Viator yang juga merupakan anggota Kamar Dagang Industri (KADIN) Riau, menyebut kebutuhan untuk atribut paling tidak menguras biaya minimal Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per calon. Dana tersebut mengalir untuk keperluan alat peraga kampanye semisal spanduk, baliho, hingga kontrak iklan dengan media-media tertentu.
"Tapi saya lihat sekarang belum besar, hanya riak-riak kecilnya saja yang kelihatan, seperti di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. Sejumlah daerah lain, terkesan cenderung adem ayem," jelasnya.
Katanya lagi, geliat ekonomi di momen Pilkada dipengaruhi sejauh mana kemeriahan Pilkada itu sendiri. Viator melihat ada fenomena Pilkada saat ini kurang meriah dibandingkan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran mulai terbatasnya ruang gerak para calon untuk melakukan pembangunan infrastruktur fisik.
"Pembangunan itu akan lebih mudah terlihat misalkan dari skala 0-3, tapi dari 3-5 itu cendrung agak susah. Atau daerah yang baru mekar, itu masih banyak yang bisa dilakukan, tapi seiring waktu jualan infrastruktur pada Pilkada-Pilkada berikutnya akan menjadi terbatas,' pungkasnya.
