Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa, mengatakan, esensi membangun ekonomi pesantren harus dilakukan sistematis dengan keberpihakan pemerintah.

"Hanya dengan ekonomi yang kuat kemandirian NU pegendalian pesantren tidak ada satupun yang akan bisa membeli NU dalam keadaan apapun" ujar Ali Masykur dalam diskusi panel ahli (DPA) tentang penguatan ekonomi pesantren gelaran Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) di gedung PBNU, Jakarta, senin (27/1).

"Kalau NU tidak menjadi pemain ekonomi maka kita akan terus menjadi subordinat dari sistem pasar yakni modal, produk, network maka network-nya harus kita potong. Di situlah kemandirian NU melalui kemandirian pesantren," tuturnya.

Kini, dengan adanya UU Pesantren yang akan ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri agama (PMA) maka pengakuan negara terhadap pesantren semakin kuat.

"Dengan adanya pasal yang mengatur tentang fungsi pemberdayaan masyarakat maka negara memiliki kewajiban untuk menyiapkan pendanaaan ekonomi pesantren. Ada tugas negara memberikan permodalan untuk pesantren," ujar Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Menurut Marwan Dasopang, dalam sejarah, pesantren itu menjadi penggerak ekonomi dan para kiai juga adalah pelaku ekonomi.

Reporter: HMD