Jakarta, Gatra.com - Paska Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan "Kampus Merdeka", saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah membuat kompilasi dampak positif dari program-program yang sudah dijalankan perguruan tinggi untuk kemudian lebih dioptimalkan.

Disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam, pihaknya berharap program bagi perguruan tinggi tersebut mendapat dukungan dari semua pihak agar dampak positif dari program tersebut bisa langsung terasa.
 
Kedepan kita akan berkoordinasi dengan perkumpulan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di semua wilayah, termasuk dunia usaha dan industri serta masyarakat, Kata Nizam, di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Nizam menyebut program Kampus Merdeka sudah sesuai dengan esensi dari perguruan tinggi untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru dan menyiapkan para kreator dan inovator. Menurutnya, hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bakat serta potensi para mahasiswa di lingkungannya.

Baca juga : Kampus Merdeka, Nadiem Dorong Mahasiswa Kuliah Luar Prodi

Di era disrupsi ini dalam waktu yang sangat pendek itu banyak pekerjaan yang hilang dan banyak juga pekerjaan baru yang bermunculan. Untuk itu, perguruan tinggi harus kita kembangkan lebih dinamis dan lebih responsif agar para mahasiswa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lebih cepat dan fleksibel, jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan lanjutan dari Konsep Kebijakan Merdeka Belajar. Kali ini Konsep Merdeka Belajar yang digaungkan, diberi tajuk oleh Mendikbud Nadiem sebagai kebijakan Kampus Merdeka.

Layaknya kebijakan Merdeka Belajar Pertama, Kebijakan Kampus Merdeka kali ini juga terdapat 4 kebijakan utama di Lingkup Pendidikan Tinggi yaitu membuka program studi (prodi) baru yang sesuai kebutuhan nyata, mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi, mempermudah proses peningkatan status perguruan tinggi, dan memberikan kesempatan lebih lama bagi mahasiswa untuk magang di masyarakat dan dunia Industri.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan konsep Merdeka Belajar. Pelaksabaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mebgubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," Pungkas Nadiem