Purwokerto, Gatra.com - Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Abdul Aziz Ahmad SE MSi menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rentan terjadi konsesi bisnis politik. Hal tersebut dinilai dapat menghambat kebebasan menjalankan usaha.

Menurut Aziz mengatakan, konsesi bisnis ini muncul saat seorang calon kepala daerah meminta bantuan kepada kalangan yang memiliki modal besar untuk membiayai aktivitas kampanye. Di sisi lain, pemodal itu juga menjalankan praktek rent seeking (pemburu rente) dengan menjalin hubungan terhadap birokrasi atau partai politik.

"Misalkan ada seorang calon kepala daerah yang meminta secara personal kepada pemodal untuk ikut membiayai program kampanyenya. Itu dikhawatirkan nanti ada konsesi bisnis politik di situ. Misalnya konsesi atau pemberian hak itu berupa si pemodal mendapatkan hak monopoli untuk mengelola suatu wilayah atau bidang usaha tertentu. Atau dibebaskan dari urusan ini itu. Konsesi ekonomi semacam ini akan berdampak pada politik," kata dia, Senin (27/1).

Menurut pengajar program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Unsoed ini, konsesi tersebut bisa memunculkan persoalan ekonomi dan bisnis. Salah satu efeknya adalah menurunnya aktivitas kebebasan berusaha.

Selain itu, Aziz juga meminta pihak berwenang untuk mewaspadai aktivitas money politics. Hal tersebut juga berdampak negatif di masa mendatang.

"Kita mengharapkan bahwa jangka pendek dan jangka panjang aktivitas pilkada itu bersih tidak ada nepotisme yang bisa merusak perekonomian," tandasnya.

Meski demikian, kata Aziz, pelaksanaan konstetasi politik daerah lima tahunan ini juga membawa dampak positif. Dalam jangka pendek, aktivitas kampanye akan meningkatkan geliat perekonomian pada usaha berskala kecil.

"Ada negatif dan positifnya. Jangka pendek secara ekonomi dari aktivitas (Pilkada) ini akan berdampak pada usaha percetakan mereka butuh membuat selebaran, usaha konveksi untuk kaos sablon. Biasanya memang tidak berdampak ke sektor industri, tapi yang memperoleh manfaat itu justru usaha yang sifatnya kecil," jelasnya.

Pria asal Boyolali ini menambahkan, untuk efek jangka panjang, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serta visi misi dari calon pimpinan daerah. Contohnya, masalah kondusifitas, pelaksanaan program pembangunan dari pimpinan daerah sebelumnya tetap berkelanjutan atau tidak serta keinginan dari petahana maupun calon yang baru untuk memperbaiki daerahnya.

Aziz memprediksi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Purbalingga tahun ini akan berlangsung kondusif. Sebab, selama ini masyarakat menganggap pelaksanaan pilbup merupakan hal yang wajar.

"Suksesi pimpinan di Banyumas Raya ini aman-aman saja. Selama ini memang kondusif. Pilkada itu sesuatu yang sebenarnya wajar saja dan setiap lima tahun dijalani. Bahkan pilpres itu juga aman-aman saja. Jika di daerah lain ada keributan di sini tidak," kata dia.