Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa daerah Papua dan Papua Barat menjadi salah satu daerah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat kerawanan adalah sistem noken.

Noken sendiri merupakan sistem pemilihan tradisional yang biasa dilakukan di kawasan pegunungan Papua dan Papua Barat. Sistem ini menjadikan Kepala Suku di tiap daerah mewakili seluruh suara anggota suku yang berada dibawah kepemimpinannya.

"Potensi konflik terutama karena masalah sistem noken yang ada di pegunungan-pegunungan," ujarnya saat konferensi pers Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Untuk itu, Tito menyatakan pihaknya akan memperbaiki data kependudukan warga sekitar pegunungan Papua dan Papua Barat guna mencegah terjadinya konflik serta memberikan sarana mediasi jika terdapat pihak-pihak yang berpotensi konflik. Dengan begitu, dia berharap dapat mencegah oknum-oknum yang berupaya melakukan kecurangan dengan dalih sistem noken.

"Ini diakali dengan cara tadi mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP, Sensus, dan lain-lain, sekarang sudah berjalan," imbuh mantan Kapolri tersebut.

Tidak sampai disitu, dia menerangkan hal yang dapat mengancam keberlangsungan Pilkada di daerah tersebut adanya keberadaan kelompok bersenjata. Oleh karenanya, lanjut Tito, pihaknya juga akan memperkuat intelijen serta operasi-operasi penegakkan hukum dan keamanan dalam menjaga keadaan di daerah itu.

"Bila perlu penambahan jumlah anggota, menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak (melaksanakan) pemilu untuk membantu yang ada pemilu. Itu sistemnya seperti itu," tutupnya.