Jakarta, Gatra.com - Transparancy International Indonesia (TII) kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tahun 2019. 

Pada IPK di tahun 2019 ini, Indonesia berhasil naik 2 poin dari tahun 2018 lalu. Dalam penilaian indeks tersebut, TII mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko menjelaskan, Indeks persepsi korupsi tersebut didasarkan pada skor dengan rentang 0 yang artinya sangat korup dan rentang 100 yang artinya sangat berih.

“Tahun 2019 ini, Indonesia meraih sekor 40 dari 100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei,” kata Wawan di Sequis Centre, Jakarta, Kamis (23/1).

Wawan menyebut skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan melawan korupsi yang ditujukan pemerintah, KPK, Lembaga dan masyarakat menunjukan upaya positif.

Wawan juga mengungkapkan peningkatan terbesar dari kenaikan tersebut disumbangkan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sebesar sepuluh poin dari sebelumya. Bukan cuma itu, kenaikan terjadi karena adanya penegakan hukum yang tegas pada pelaku korupsi dalam rentang waktu survei tersebut.

Sedangkan, penurunan empat poin lainnya, lanjut Wawan di kontribusikan pada World Economic Forum EOS. Penurunan skor juga dipicu oleh maraknya suap dan pembayaran ekstra pada misalnya proses ekspor-impor, pelayanan punlik, dan ain-lain.

Anggota Dewan pengawas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan capaian tersebut harus diapresiasi. Dia berharap ditengah arus besar yang menghadang, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi bisa bekerja secara maksimal.

“Kita apresiasi capaian Indonesia yang IPKnya meningkat dari 38 ditahun 2018, menjadi 40 tahun ini. Sebab, sebelumnya peningkatannya selalu kecil, selalu satu tingkat. Kedepan skor kita itu bisa meningkat secara signifikan,” katanya.