Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mendesak publik untuk lebih "Menggonggongi" pihak KPK, Parpol dan Pemerintah untuk memperbaiki sistem politik Indonesia, yang dinilai masih koruptif.

Syamsuddin menilai tindak pemberantasan korupsi sejatinya bukanlah hanya bertumpu pada KPK semata, namun juga tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat.

"Jadi, walaupun memang KPK itu sebagai lembaga yang terdepan dalam tindak pemberantasan korupsi, tapi proses mengingatkan itu menjadi penting. Sebab, bagaimanapun Indonesia itu merupakan negara yang punya daya saing tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, tidak akan terwujud itu semua tanpa KPK yang kuat," kata Syamsuddin dalam Peluncuran Corruption Perception Index (CPI) 2019 di Sequis Centre, Jakarta, Kamis (23/1). 

Selain itu, lanjut Syamsuddin, pengawasan dari masyarakat menjadi penting karena saat ini banyak pihak menilai bahwa Revisi Undang-Undang KPK adalah bentuk dari pelemahan KPK. 

Untuk itu, dia pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi, agar tidak terjadi pelemahan tindak pemberantasan korupsi seperti yang di khawatirkan.

Syamsuddin juga menilai bahwa dengan praktik koruptif yang berpusat pads sistem politik Indonesia, maka kedepan harus ada peningkatan kualitas politik dan pemerintahan agar lebih akuntabel. Meski itu tidak mudah, namun, diakui saat ketika masih di LIPI, KPK sudah menyusun sistem integritas parpol. 

"Itu ada 5 elemen yang diperbaiki, Standar Etik, Kaderisasi, Rekrutmen, Demokrasi Internal, dan keuangan. Ini idealnya, sehingga dapat menjanjikan korupsi itu akan mengecil, minimal bahwa parpol dapat melembagakan sistem integritas itu," katanya.