Jakarta, Gatra.com - Forum Aspirasi anggota DPD-DPR RI dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat (For Papua) kecewa dengan kepolisian dan kejaksaan yang tidak datang memenuhi undangan MPR RI. Undangan tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan soal permasalahan di Papua.

"Kasus Mispo Gwijangge seorang anak yang 3 kali persidangan dengan dakwaan hukuman mati karena dia dianggap sebagai pelaku tunggal yang membunuh 17 karyawan PT Istaka Karya (di Nduga, Papua), pada 2 Desember 2018. Ini sedang berproses," ujar Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).

"Dengan persoalan persoalan itu makanya kami melapor pada pimpinan MPR. Dengan rasa menyesal dan Ketua MPR sendiri tak hadir karena kehadiran institusi kepolisian dan Kejaksaan ini yang menurut Ketua MPR dan kami semua tidak menghargai undangan formal dari MPR," tambahnya.

Menurutnya, karena yang hadir tidak sesuai harapan dari kepolisian dan juga kejaksaan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kata Yorrys, tersinggung oleh kedua institusi tersebut dan menganggap keduanya tak serius menangani Papua.

"Yang datang hanya Direktur Pidana Umum kemudian dari Kejaksaan juga demikian, sehingga pak Ketua (MPR RI) tadi sarankan kita tidak usah saat ini tidak dilaksanakan untuk gali informasi tapi kita stop aja," ucapnya.

Yorrys menerangkan, akibat dari kejadian tersebut, jadwal yang sejatinya untuk mendengarkan pendapat dari kepolisian dan kejaksaan, ditunda dan akan dijadwalkan ulang.

"Nanti kita akan jadwal kembali, kita jadwal ulang ketua MPR juga tadi tak hadir jadi kita fokus kepada kasus kasus kejadian satu tahun terakhir, seperti di Nduga," tandasnya.