_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Ketua Tim Riset Sumber Daya Alam (SDA) Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yogi Setya Permana mengatakan salah satu faktor krusial untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah adalah kemampuan mengelola SDA di wilayahnya dengan baik.
"Sejak reformasi digulirkan, Pemda memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan SDA di wilayahnya," katanya dalam acara Diskusi dan Peluncuran Instrumen: Indonesia Green Governance Index (IGGI) di Jakarta, Kamis (23/1).
Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memangkas sebagian kewenangan Pemda kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA, Pemda masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengelolaan SDA.
"Hal ini ditunjukkan dengan kewenangan Pemda untuk memberikan berbagai perangkat perizinan pendukung dan rekomendasi seperti dalam proses pengurusan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta izin peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang Daerah," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah daerah juga berperan krusial dalam pengelolaan SDA sebagai intermediary actors/aktor antara, untuk menerjemahkan regulasi pemerintah pusat tanpa mengabaikan realitas di daerahnya. Pengelolaan SDA yang baik oleh Pemda dapat menjadi sarana untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada warganya.
"Sayangnya, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA selama ini merujuk kepada prinsip good governance yang menekankan pada aspek teknokratik tanpa menitikberatkan pada pelibatan publik atau masyarakat yang lebih luas," jelas Yogi.
Padahal, lanjutnya, di samping prinsip-prinsip teknokrasi seperti efisiensi birokrasi, pemenuhan target pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ada kebutuhan lain dalam tata kelola pemerintahan. Seperti pemenuhan keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan pendalaman demokrasi.
"Pengabaian terhadap hal-hal tersebut mengakibatkan Pemda cenderung kurang peka terhadap dinamika sosial dan politik yang kompleks," pungkasnya.
