Jakarta, Gatra.com - Pembanguan rumah bersubsidi dengan skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) tahun ini diperkirakan hanya mencapai 97 ribu unit dari kebutuhan ideal sebanyak 260 ribu unit.

Menurut Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso, sulitnya mencapai target FLPP disebabkan terbatasnya dana APBN.

Setyo mengatakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama para asosiasi pengembang properti menawarkan beberapa alternatif untuk pemerintah agar dapat menambah anggaran rumah bersubsidi. Salah satunya, dengan mengalihkan subsidi elpiji 3 kilogram (melon) yang tidak tepat sasaran ke anggaran FLPP.

"Potensi sumber pendanaan bisa dari realokasi sebagian subsidi elpiji melon yang tidak tepat sasaran," kata Setyo Maharso di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1).

Saat ini kata Setyo, anggaran untuk rumah subsidi sudah semakin ketat. Program yang mengacu kepada APBN pun masih akan sulit untuk mendapatkan alokasi dana tambahan.

"Kita harapkan semua pihak mulai dari pemerintah dan DPR bisa mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal," ujarnya.