Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan proses seleksi calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilakukan secara ketat dan transparan. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Dia menilai seleksi calon Praja IPDN semakin transparan dengan adanya sistem CAT (Computer Assisted Test). Selain itu dirinya juga meminta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IPDN untuk melaksanakan tahapan tes dengan transparan dan ketat. 

"Mengenai rekruitmen Praja IPDN Tahun 2019 itu, direkruit sebanyak 1.700 orang, dan kemudian sudah melalui tahapan-tahapan yang relatif cukup sangat terbuka dan melibatkan pihak eksternal untuk menjadi pengawas," ujarnya. 

Untuk menjamin sistem penerimaan Praja IPDN lebih transparan, Tito juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi proses penerimaan Praja IPDN. "Saya kira semuanya sudah menggunakan mekanisme yang lebih transparan, di samping pendampingan pengawas dari berbagai pihak," tutur Tito. 

Selama proses seleksi, lanjutnya, seorang calon Praja IPDN diharuskan melalui berbagai proses mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi dasar (SKD) melalui sistem CAT, tes kesehatan, tes psikologi dan tes penentuan akhir yang di dalamnya berupa tes verifikasi dokumen, tes kesehatan akhir, tes kesamaptaan akhir dan tes wawancara. 

Untuk menjaring calon Praja dan para calon pemimpin yang berkualitas, lanjutnya, rangkaian proses seleksi tersebut dilakukan secara objektif. Dia tak ingin calon Praja bermasalah dengan kesehatan dan persoalan psikologi. 

"(Praja) IPDN adalah calon pemimpin, birokrat, kalau sakit bagaimana mau diterima, bahkan kalau psikologinya memang tidak cocok di bidang itu, (bila) dipaksakan nanti tidak produktif, tutup mantan Kapolri tersebut.