Jakarta, Gatra.com - Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Wideni, mengatakan keterangan dari sejumlah masyarakat relawan peduli lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan gambut sering terjadi lantaran lambatnya penanganan oleh pemerintah daerah setempat.

Wideni, mengatakan di tahun 2019, pemerintah daerah terkesan lambat menangani kebakaran hutan di wilayahnya. Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas.

"Padahal saat itu sekitar awal Juli 2019, masih lima sampai 10 hektar, dan yang ada disana, cuma relawan masyarakat peduli api yang ada di desa tersebut, dan hanya beberapa puluh orang dari TNI Polri," kata Wideni dalam diskusi melalui saluran video conference di Jakarta, Rabu (22/1).

Padahal, lanjut Wideni, kebakaran lahan gambut yang hanya satu hektar saja tidak akan langsung bisa dipadamkan dengan 100 hingga 200 liter air. Namun, pemerintah daerah malah menunda-nunda penanganan kebakaran ini.

"Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa mungkin ada manajerial atau aturan yang dimiliki pemerintah daerah yang menghambat untuk langsung turun ke lapangan menangani hal ini," ujarnya.

Deputi Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Johny Sumbung membenarkan hal ini. Ia menyebut, keterlambatan penanganan ini lantaran ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut.

"Dalam hal ini kita sudah berupaya awal tahun 2019 melakukan pemberitahuan bahwa dengan data perkiraan cuaca dari BMKG, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan [kebakaran lahan gambut]," ucapnya.

Johny mengatakan, ketika akan dilakukan sosialisasi pencegahan kebakaran lahan gambut, pemerintah daerah beralasan tidak memiliki anggaran. Padahal, BNPB memfasilitasi sosialisasi bagi pemerintah daerah ini.

"Berarti mereka tidak siap. Padahal itu adalah pertemuan untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan tokoh-tokoh di sana," jelasnya.

Johny menyebut, kedepan, BNPB akan berupaya agar tidak terjadi keterlambatan penanganan seperti sebelumnya. Bahkan, akan ada tim yang diturunkan ke daerah-daerah rawan kebakaran gambut untuk melakukan assessment.

"Dengan adanya survei ini diharapkan akan dilakukan kegiatan pembasahan lahan gambut. Karena pesan dari Pak Kepala BNPB bahwa gambut itu harus selalu basah. Untuk itu dilakukan langkah-langkah pencegahan," ujarnya.