Jakarta, Gatra.com - Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) kelas III masih terus menjadi polemik. Apalagi, saat pemerintah memutuskan iuran kelas III mandiri tetap disesuaikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, agar masyarakat dapat memahami jalan keluar ini walaupun memang tidak bisa memuaskan. Namun, pemerintah tetap akan melakukan evaluasi dan mencari solusi lain.

"Mereka yang peserta kelas III mandiri itu akan kita telisik, yang memenuhi syarat untuk dimasukan ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) ya akan kita tarik ke PBI. Terus sekarang Kemensos sedang merapikan dan membersihkan data. Jadi nanti orang yang tidak berhak menerima bantuan tapi selama ini dapat atau berstatus inclusion error akan kita keluarkan," terangnya usai Rakornis di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Muhadjir juga mengungkapkan alasan kenapa usulan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan untuk menggunakan surplus PBI di tahun 2020 itu ditolak. Sebab, selain menyalahi aturan, bahwa PBI tidak dapat membantu iuran pada kepesertaan lain, menurutnya dalam PBI sebenarnya tidak ada kata-kata surplus.

"Iya memang tidak bisa. Solusinya ya tetap dengan cara yang peserta kelas III mandiri itu masuk ke PBI. Kalau ada kelebihan itu justru sebaiknya nanti untuk membangun infrastruktur kesehatan yang memungkinkan peserta JKN mendapatkan layanan selayaknya. Jadi bukan surplus," ujarnya.

Sementara itu, pendataan data 30 juta warga prasejahtera dari total 98 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK) sudah hampir selesai. Diketahui, saat ini hanya tinggal 6 juta data yang sesegera mungkin dibersihkan (cleansing data).

"Mudah-mudahan segera. Saya belum cek lagi ke Menteri Sosial (Mensos). Nanti dalam waktu dekat akan saya undang juga untuk memastikan apakah sudah bisa dieksekusi atau belum. Saya yakin banyak yang masuk, tapi angkanya berapa dari peserta kelas III bisa dimasukan menjadi PBI memang belum tahu," pungkasnya.