Jakarta, Gatra.com- Ada beberapa opsi untuk menyelamatkan dana nasabah Jiwasraya yakni Penyertaan Modal Negara (PMN), holdingisasi, dan privatisasi. Dari ketiga solusi itu, privatisasi menjadi salah satu penyelesaian yang terberat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima menyebutkan, Komisi VI memungkinkan mengajukan PMN dan privatisasi. Namun, privatisasi sebaiknya menjadi pilihan terakhir. Hal ini karena masyarakat cenderung lebih percaya kepada perusahaan di bawah BUMN.

" [Pilihan terhadap] Jiwasraya, yang membuat masyakat percaya kan intengible asset atau trust [terhadap] bumn. Mengembalikan trust pemegang polis kepada pemerintah," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2020).

Apabila privatisasi dilakukan, ia menyarankan agar saham yang dilepas tidak terlalu banyak. Setidaknya jangan lebih dari 50%.

"Kita harus menjadi mayoritas. Harus dilakukan rapat dengan korporasi. Lembaga penjaminan polis, ada uang untuk digelontorkan," tuturnya.

Hal berbeda dikemukakan oleh Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin AK. Ia menolak privatisasi karena dikhawatirkan aset nantinya dikuasai asing.

"[Privatisasi] melemahkan negara. Swasta menjadi aib. [Pemerintah] men-downgrade dirinya sendiri. [Nanti muncul pertanyaan] ketika menjadi BUMN, rugi terus, kenapa setelah dikelola swasta menjadi untung?," katanya.